Program Gerdu-Taskin Kabupaten Tuban

BANGUN TUJUH JEMBATAN: SIMBOL HARAPAN MASYARAKAT

2010-08-12T02:25:00.000-07:00

Program Gerdu-Taskin Hadir di Kabupaten Tuban sejak tahun 2002 sampai sekarang rupanya dalam kiprahnya memang sangat bermanfaat bagi masyarakat di pedesaan. Melalui Program TRIDAYA yaitu Pemberdayaan Manusia, Pemberdayaan Lingkungan dan Pemberdayaan Usaha ternyata sangat cocok dengan karakteristik pembangunan di tingkat pedesaan.

Hal ini dapat di lihat pada Program Gerdu-Taskin di Kabupaten Tuban di Desa Pandanwangi Kecamatan Soko Kabupaten Tuban di mana menjadi sasaran lokasi Program Gerdu-Taskin pada tahun 2009. Melalui Musyawarah Desa Perencanaan (Musdes Perencanaan) maka di sepakati alokasi dana Pemberdayaan Lingkungan di gunakan untuk Pembangunan 7 (tujuh) Jembatan yang merupakan jalur penyeberangan masyarakat setempat guna melakukan kegiatan ekonominya.

Keputusan pembangunan 7 (tujuh) jembatan tersebut di latar belakangi kondisi masyarakat yang rata-rata merupakan petani. Sementara lahan pertanian (sawah) rata-rata berada di seberang sungai yang memisahkan dengan pemukiman warga setempat. Dalam kesehariannya sungai tersebut di pasang jembatan kecil yang terbuat dari kayu atau bambu ala kadarnya yang hanya dapat di lalui secara setapak, sehingga masyarakat merasa kesulitan ketika harus menyeberangi sungai terlebih ketika harus membawa beban berat dan peralatan pertanian; tak ayal terkadang untuk bisa menyeberang harus turun ke sungai karena tidak mungkin bisa lewat jembatan bambu tersebut. Apalagi jika musim hujan maka masyarakat harus ekstra hati-hati karena jika tidak maka bisa di pastikan jatuh terpeleset karena jembatan bambu yang licin.

Berdasarkan kondisi riil di desa pandanwangi Kecamatan Soko Kabupaten Tuban tersebut, maka pemilihan jenis kegiatan pemberdayaan Lingkungan Program Gerdu-Taskin berupa pembangunan jembatan di rasa sangat tepat sesuai dengan prinsip kebutuhan mendasar Masyarakat terkait infrastruktur yang dapat mendukung peningkatan perekonomian masyarakat. Karena bagaimanapun aspek fisik infrastruktur yang memadai dan berkualitas dapat mempermudah Kehidupan masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya. Dalam Konteks kondisi di Desa pandanwangi dengan kondisi tersebut di atas maka tidak di mungkinkan pemakaian peralatan modern seperti traktor dan mesin-mesin alat pertanian dan juga termasuk alat angkut transportasi dapat menunjang pertanian masyarakat setempat karena tidak adanya akses jalan ke area persawahan; sehingga tentunya petani harus keluar biaya produksi dalam mengolah pertaniannya yang akhirnya dapat berakibat sulitnya peningkatan kesejahteraan petani setempat.

Maka usulan kegiatan tersebut di sampaikan kepada pemerintah Provinsi Jawa Timur dan pemerintah Kabupaten Tuban guna di analisa terkait dengan anggaran kegiatan. Dan alhamdulillah usulan tersebut di sambut baik oleh pemerintah dan dana kegiatan dapat di kucurkan di desa Pandanwangi Kecamatan Soko kabupaten Tuban yang artinya harapan masyarakat selama ini sudah dapat terwujud.

Pengerjaan 7 (tujuh) buah jembatan di lakukan secara swakelola oleh masyarakat setempat dengan berorientasi sistem padat karya serta mengutamakan pekerja berasal dari kalangan Rumah Tangga Miskin (RTM) sehingga harapannya dapat menciptakan lapangan pekerjaan bagi RTM. Antusias masyarakat Desa Pandanwangi Kecamatan Soko Kabupaten Tuban sangat tinggi, hal ini di buktikan dengan swadaya mereka baik yang berupa: sumbangan tenaga maupun konsumsi makan dan minum. Antusias masyarakat ini menandakan bahwa pembangunan jembatan merupakan impian masyarakat yang selama ini terpendam karena keterbatasan-keterbatasan yang mereka hadapi. Sehingga Program Gerdu-Taskin hadir di Desa Pandanwangi Kecamatan Soko Kabupaten Tuban merupakan berkah yang dapat mewujudkan mimpi masyarakat yaitu adanya akses yang mudah menuju sawah-sawah mereka.

Setelah Jembatan tersebut berhasil di bangun, kini masyarakat Desa Pandanwangi Kecamatan Soko Kabupaten Tuban dapat tersenyum lebar karena tidak khawatir jatuh terpeleset dari jembatan setapak dan berjibaku menyeberang ketika musim penghujan. Kini masyarakat setempat dapat berlalu lalang dengan lancar dan aman menuju sawah-sawah mereka yang merupakan lahan produksi yang dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka. Hal lain yang lebih penting adalah kini masyarakat setempat dapat menggunakan alat mesin produksi seperti hand traktor dan lainnya dengan melalui jembatan tersebut dan pada akhirnya dengan di tunjang peralatan pertanian modern dan adanya akses jalan yang mudah maka dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat terutama adalah Rumah Tangga Miskin yang ada di desa tersebut sehingga dapat keluar dari kemiskinan. Semoga......!!

VIDEO RAPAT PEMBAHASAN SISDUR PELAYANAN UPK

2010-04-06T19:18:00.001-07:00

PERBAIKAN RUMAH TAK LAYAK HUNI UKURAN 2 X 2 M MILIK PAK PARSO

2010-04-01T09:22:00.000-07:00

Sesuai dengan ruang lingkup kegiatan TRIDAYA Program Gerdu-Taskin yaitu diantaranya Perberdayaan Lingkungan yang diprioritaskan untuk perbaikan sarana rumah tinggal RTMR, maka pada tahapan identifikasi kebutuhan, UPK dan Pemdes Desa Sumurjalak Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban berupaya semaksimal mungkin menentukan sasaran yang tepat untuk kegiatan perbaikan rumah tinggal tersebut.

Melalui usulan dari Para Kepala Dusun yang kemudian ditindaklanjuti oleh UPK (UNIT PENGELOLA KEUANGAN) dengan melakukan survey, observasi lapangan dan pada akhirnya diplenokan dalam Rapat Desa, menentukan rumah Pak Parso dari Dusun Tegalrejo, Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban ini ditetapkan menjadi salah satu sasaran perbaikan rumah tinggal dari Dana Pemberdayaan Lingkungan Gerdu Taskin Provinsi Jawa Timur.

Pak PARSO adalah salah satu warga Dusun Tegalrejo yang berusia 57 tahun yang hidup seorang diri dirumahnya yang berukuran 2 M X 2 M atau 2 meter persegi dengan kondisinya yang sudah banyak yang rusak disana sini. Pak Parso melakukan segala kegiatan dan aktifitasnya didalam rumah dalam satu ruangan. Dia memasak sendiri, makan, mandi dan tidur dalam satu ruangan yang sempit itu. Tempat Pak Parso tidur adalah sebuah papan kayu berukuran 150 cm x 75 cm yang ditempatkan disalah satu sisi ruangan yang apabila Dia tidur terpaksa harus menekuk atau membungkukkan badannya karena tempatnya yang sempit dan memang rumahnya hanya cukup dimasuki tempat tidur yang ukurannya sangat kecil tersebut. Keadaan seperti itu dilakukan sudah bertahun-tahun lamanya sehingga sampai sekarang tubuhnya membungkuk tidak bisa dikembalikan karena kebiasaan tidur yang salah terlalu lama.

Keinginan Pak Parso untuk memperbaiki atau memperluas ukuran rumahnya sudah lama dipendam, tetapi sebagai seorang buruh tani keinginan seperti itu hanyalah tinggal impian belaka, sebab untuk makan saja terkadang Dia harus meminta belas kasihan dari tetangganya. Sedangkan Program-program bantuan Pemerintah jarang sekali ada bahkan tidak ada yang di alokasikan atau dipergunakan untuk perbaikan rumah tinggal

Maka melalui Forum Identifikasi Kebutuhan Program Gerdu Taskin Provinsi Jawa Timur inilah harapan itu digantungkan. Dan begitu semua peserta Rapat sepakat untuk memasukkan Pak Parso sebagai sasaran penerima manfaat perbaikan rumah RTMR, secepatnya Timlak, UPK dan beberapa Pemdes melakukan pengukuran dilokasi untuk menghitung kebutuhan bahan dan tenaga kerja. Dan Alhamdullilah ternyata Pak Parso bersama tetangga-tetangganya begitu senang dan antusias menyambut program ini, terbukti mereka ikut sibuk melakukan pengukuran dan pembersihan dilokasi. Dan mereka juga berjanji akan ikut membantu sepenuhnya demi kelancaran dan keberhasilan perbaikan rumah Pak Parso jika Dana Program Gerdu Taskin Jawa Timur ini sudah benar-benar cair.

Setelah Dana Program Gerdu-Taskin Provinsi Jawa Timur cair maka secara bergotong royong masyarakat secara bersama-sama melakukan pemugaran rumah pak Parso sehingga dapat di lakukan perubahan signifikan; dan kini Pak Parso dapat terangkat kesejahteraannya dengan memiliki rumah layak huni.

KISAH SUKSES PURDI E. CHANDRA

2010-02-18T08:00:00.000-08:00

Kalau Ingin Kaya, Ngapain Sekolah?

Purdi E Chandra lahir di Lampung 9 September 1959. Secara “tak resmi” Purdi sudah mulai berbisnis sejak ia masih duduk di bangku SMP di Lampung, yakni ketika dirinya beternak ayam dan bebek, dan kemudian menjual telurnya di pasar.

Bisnis “resminya” sendiri dimulai pada 10 Maret 1982, yakni ketika ia bersama teman-temannya mendirikan Lembaga Bimbingan Test Primagama (kemudian menjadi bimbingan belajar). Waktu mendirikan bisnisnya tersebut Purdi masih tercatat sebagai mahasiswa di 4 fakultas dari 2 Perguruan Tinggi Negeri di Yogyakarta. Namun karena merasa “tidak mendapat apa-apa” ia nekad meninggalkan dunia pendidikan untuk menggeluti dunia bisnis.

Dengan “jatuh bangun” Purdi menjalankan Primagama. Dari semula hanya 1 outlet dengan hanya 2 murid, Primagama sedikit demi sedikit berkembang. Kini murid Primagama sudah menjadi lebih dari 100 ribu orang per-tahun, dengan ratusan outlet di ratusan kota di Indonesia. Karena perkembangan itu Primagama ahirnya dikukuhkan sebagai Bimbingan Belajar Terbesar di Indonesia oleh MURI (Museum Rekor Indonesia).

>Mengenai bisnisnya, Purdi mengaku banyak belajar dari ibunya. Sementara untuk masalah kepemimpinan dan organisasi, sang ayahlah yang lebih banyak memberi bimbingan dan arahan. Bekal dari kedua orang tua Purdi tersebut semakin lengkap dengan dukungan penuh sang Istri Triningsih Kusuma Astuti dan kedua putranya Fesha maupun Zidan. Pada awal-awal berdirinya Primagama, Purdi selalu ditemani sang istri untuk berkeliling kota di seluruh Indonesia membuka cabang-cabang Primagama. Dan atas bantuan istrinya pula usaha tersebut makin berkembang.

Kini Primagama sudah menjadi Holding Company yang membawahi lebih dari 20 anak perusahaan yang bergerak di berbagai bidang seperti: Pendidikan Formal, Pendidikan Non-Formal, Telekomunikasi, Biro Perjalanan, Rumah Makan, Supermarket, Asuransi, Meubelair, Lapangan Golf dan lain sebagainya.

Walaupun kesibukannya sebagai entrepreneur sangat tinggi, namun jiwa organisatoris Purdi tetap disalurkan di berbagai organisasi. Tercatat Purdi pernah menjabat sebagai Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) cabang Yogyakarta dan pengurus Kamar Dagang dan Industri Daerah (Kadinda) DIY. Selain itu Purdi pernah juga tercatat sebagai anggota MPR RI Utusan Daerah DIY. (sumber : www.purdiechandra.com)

Wawancara dengan Majalah BERWIRAUSAHA 22-09-200
Untuk jadi seorang entrepreneur sejati, tidak perlu IP tinggi, ijazah, apalagi modal uang. “Saat yang tepat itu justru saat kita tidak punya apa-apa. Pakai ilmu street smart saja,” ungkap Purdi E Chandra, Dirut Yayasan Primagama.
Menurutnya, kemampuan otak kanan yang kreatif dan inovatif saja sudah memadai. Banyak orang ragu berbisnis cuma gara-gara terlalu pintar. Sebaliknya, orang yang oleh guru-guru formal dianggap bodoh karena nilainya jelek, justru melejit jadi wirausahawan sukses. “Masalahnya jika orang terlalu tahu risikonya, terlalu banyak berhitung, dia malah tidak akan berani buka usaha,” tambah ‘konglomerat bimbingan tes’ itu. Purdi yang lahir di Lampung 9 September 1959 memang jadi model wirausaha jalanan, plus modal nekad. la tinggalkan kuliahnya di empat fakultas di UGM dan IKIP Yogyakarta. Lalu dengan modal Rp.300 ribu ia dirikan lembaga bimbingan tes Primagama 10 Maret 1982 di Yogyakarta. Sebuah peluang bisnis potensial yang kala itu tidak banyak dilirik orang. la sukses membuat Primagama beromset hampir 70 milyar per tahun, dengan 200 outlet di lebih dari 106 kota. la dirikan IMKI, Restoran Sari Reja, Promarket, AMIKOM, Entrepreneur University, dan terakhir Sekolah Tinggi Psikologi di Yogyakarta.

Grup Primagama pun merambah bidang radio,penerbitan, jasa wisata, ritel, dll. Semua diawalkan dari keberanian mengambil risiko. Kini Purdi lebih banyak lagi ‘berdakwah’ tentang entrepreneurship. Bagi Purdi, entrepreneur sukses pastilah bisa menciptakan banyak lapangan kerja. Namun, itu saja tidak cukup berarti bagi bangsa ini. “Saya memimpikan bisa melahirkan banyak lagi pengusaha-pengusaha. Dengan demikian, makin banyak pula lapangan kerja diciptakan. Itulah Mega Entrepreneur,” ungkap Purdi kepada Edy Zaqeus dan David S. Simatupang dari Majalah BERWIRAUSAHA.

Berikut petikan wawancara yang berlangsung di kantor cabang Primagama Jakarta.
Bagaimana semangat wirausaha masyarakat kita?

Mungkin begini. Salahnya pendidikan kita itu, kebanyakan orang lulus sarjana baru cari kerja. Jadi pengusaha itu mungkin malah orang-orang yang kepepet. Yang tidak diterima di mana-mana, baru dia sadar dan bikin usaha sendiri. Mestinya, kesadaran seperti ini bisa untuk orang-orang yang tidak kepepet. Alasannya, kalau mau usaha harus ada modal, punya ketrampilan. Padahal tidak harus begitu. Saat yang tepat itu justru saat kita tidak punya apa-apa. Ibaratnya kalau kita punya ijazah pun, tidak usah dipikirin. Saya dulu tak tergantung dengan selembar kertas itu. Sekarang mau dijaminkan di bank juga tidak bisa. Hanya buat senang-senang saja kalau sudah sarjana.

Memang saya lihat pendidikan kita itu dari otak kiri saja. Padahal kalau kita garap yang kanan, porsinya banyak, maka otomatis otak kirinya naik. Tapi kalau kita banyakin kiri, kanan ndak ikut naik. Kanan itu adalah praktek. Saya bilang street smart. Cerdas di lapangan, di jalanan. Orang yang akademik, sekolahnya pintar, IP atau nilai tinggi, dia tidak berani menentang teori. Jadi robotlah. Kalau di situ jadi topeng monyet. Dia tidak berani membuat kreasi sendiri. Padahal hidup dia itu bukan di masa lalu. Hidup dia itu kan di masa datang, dan itu serba berubah cepat. Tidak ada yang sama dengan teori yang dia pelajari. Teori itu kan hasil temuan. Kenapa kita tidak bisa menemukan sendiri? Saya punya contoh, manajemen di Primagama, yang tidak ada di teori. Kalau pun ada di teori pasti disalah-salahkan.

Apa itu?

Di Primagama, suami-istri bekerja dalam satu kantor itu malah kita anjurkan. Di lain tempat dan di teori itu ndak boleh! Tapi saya praktekkan, ternyata jalan, bagus. Saya melihat, mereka masing-masing bisa saling mengontrol. Maka, menantang teori itu yang utama. Saya malah bisa menaikkan omset Primagama 60%.

Contohnya lagi, iklan Primagama yang pakai aktor Rano Karno. Menurut orang kampus, dan pernah dibahas di sana, itu ndak bener! Menurut teori ndak benar. Tapi nyatanya, bagus hasilnya? Saya dulu pernah pakai Sarlito (pakar psikologi dan pendidikan:rec), malah ndak ada hasilnya, walau dia doktor atau apa. Jadi street smart itu…
Apa artinya street smart?

Cerdas di jalanan. Ada academic smart atau school smart. Tapi street smart itu cerdas dengan praktek. Jadi begini, kalau kita punya pengetahuan dengan benar, pengetahuan itu kan akademik. Kita tidak strong, gugur! Kita tidak akan bisa. Kita tidak akan bisa benar. Waktu SD itu ada bacaan-bacaan begini; “Ibu pergi ke pasar membeli sayur.” Kok tidak yang menjual sayur saja?

Kok kata-katanya selalu membeli, bukan menjual? Teryata setelah saya urut-urut, yang nulis itu guru. Coba kalau isinya diubah menjadi menjual, itu akan lain.
Kenapa tertarik menonjolkan sisi menjualnya?

Kalau saya bertransaksi, itu nilai tambah. Dalam transaksi, duit paling banyak itu kan pengusahanya? Dan paling banyak milik pengusaha. Coba kalau misalnya yang satu membeli saja. Akan terbatas transaksinya. Sehingga kalau memang harus banyak pengusahanya, ya untuk menjual.

Setuju dengan pemikiran Kiyosaki “If you want to be rich and happy, don’t go to school” ?

Kalau saya if you want to be rich and happy, ya…. Kalau ingin kaya, ngapain sekolah? Kalau di sekolah tidak akan happy dan kaya. Pendidikan kita tidak bikin happy, malah bikin stres anak. Porsi mainnya kurang. Sejak Taman Kanak-kanak sudah dipaksa main otak kiri. Mungkin itu karena dari mentrinya sampai orang-orang tuanya itu otak kiri semua, kan? Dikatakan figur yang bagus itu yang profesor, yang doktor. Padahal kalau kita pilah, yang pintar sekolah memang jadi dosen, jadi dokter. Yang sedang-sedang saja jadi manajer. Tapi yang bodo-bodo sekolahnya malah jadi pengusaha.

Penelitian di Harvard begitu. Penyikapan guru terhadap anak yang bodo kok divonis tidak punya masa depan? Mungkin dia berani, kreatif, bisa menemukan apa yang tidak ditemukan oleh anak-anak pintar. Nah, pendidikan kita itu semua mau dijadikan ilmuwan. Seolah ngejar otak kiri saja, ngejar school smart saja.

Apa yang harus dilakukan untuk membongkar sistem seperti itu?

Memang berat karena dari dulu juga begitu. Maka harus lewat luar, kegiatan-kegiatan ekstra. Maka saya usulkan pendidikan kita dibuat dua sistem; sistem ijazah dan sistem tanpa ijazah. Kalau sekolah tanpa ijazah, orang akan cenderung cari ketrampilan dari praktek yang kelihatan. Yang pakai ijazah untuk yang mau jadi dosen, jadi dokter, jadi ilmuwan.

alau pelajaran kimia yang pakai ijazah, ya ilmuwan itulah. Kalau kimia yang tidak pakai ijazah, pilihannya ya bikin deterjen, bikin sirup, bikin apa saja yang ada manfaatnya. Kalau semua harus belajar kimia, padahal kita tidak tertarik, berarti dipaksa dan tidak happy jadi nya.Kalau di tataran konseptual, apa yang mesti dilakukan?

Saya kira Dikbud itu merasa bahwa yang menentukan masa depan Indonesia itu dia. Bikin kurikulum, walaupun sumbernya dari masyarakat, tapi sering terlambat. Kurikulum tahun lalu baru dipakai sekarang. Lebih cepat di luar, kan? Maka kalau saya, pendidikan itu tidak usah diatur. Perguruan Tinggi siapa pun boleh bikin. Dan itu masyarakat yang menilai. Hukum pasar! Titel MBA atau apa dilarang, kenapa? Alamiah aja. Nanti kalau kebanjiran itu orang ndak mau pakai, kan ndak masalah? Kalau banyak manajer belajar ilmu untuk mendapatkan MBA, itu kan bagus? Dalam pendidikan itu sebenarnya mereka dagang.

Kalau model-model pendidikan itu masyarakat yang mengembangkan, mungkin baru bagus. Karena pas dengan zaman itu. Misalnya Mc Donald mau bikin Universitas Mc Donald, kenapa tidak?

Bagaimana dengan Entrepreneur University yang Anda dirikan?

Sebagai entrepreneur, saya punya visi Mega Entrepreneur. Artinya bagaimana seorang pengusaha bisa menciptakan pengusaha lainnya. Kalau pengusaha bisa menciptakan lapangan kerja, itu sudah biasa. Yang saya kejar adalah bagaimana saya bisa menciptakan banyak pengusaha. Dulu visi saya memang menciptakan lapangan kerja sebanyak-banyaknya. Kalau seperti itu kan lama. Mungkin hanya ribuan lapangan kerja. Tapi kalau bisa menciptakan banyak pengusaha, lapangan kerja yang tercipta lebih banyak lagi.

Karyawan saya pun saya usahakan bisa jadi pengusaha. Kayak manajer-manajer saya, semua sudah punya usaha di luar. Saya ditentang oleh Renald Kasali. Katanya menurut teori itu tidak bisa. ‘Orang kerja kok diajak merangkap jadi pengusaha, itu ndak bisa!’. Saya praktekkan ternyata bisa. Manajer saya punya perusahaan mebel.
Menurut Kiyosaki, di sini dia sebagai employee, di luar dia sebagai business owner karena yang mengelola orang lain. Ada manajer saya yang buka bengkel motor. Sopir saya punya kenteng mobil. Sopir saya yang lain punya bisnis jual bell handphone.

Karyawan-karyawan itu mau jadi manajer semua ? ndak mungkin kan…
Harapan paling besar saya, ya mereka jadi pengusaha.
Sejak kapan Entrepreneur University berjalan?

Entrepreneur University (EU) berjalan baru setahun. Sebelumnya kita sudah sering adakan pelatihan di mana-mana. Tapi cuma beberapa hari, lalu selesai tidak ada follow up. Sekarang lebih jelas, kita ada follow up. Misalnya kita adakan tiga bulan, setelah itu ada klub entrepreneur. Yang itu bisa dilakukan lewat internet, pertemuan-pertemuan, dan juga konsultasi seperti tadi. Di EU diutamakan yang indeks prestasinya (IP) rendah. Memang pernah ada yang protes, orang mau masuk tapi IP-nya tinggi, dia jadi minder. Tapi memang saya lebih mudah mengajar orang yang tidak pintar. Kalau otak kiri sudah kuat, susah berubahnya.

Misalnya dia kuliah di akuntansi, yang feasible tidak feasible, udah, ndak berani-berani dia. Usaha itu bukan perhitungan sebelumnya. Hitungan yang terjadi, itulah usaha. Banyak yang terjadi kita tidak tahu dan tidak kita pikirkan sebelumnya. Saya di Primagama dulu kalau dipikir tidak rasional. Modal saya cuma Rp.300 ribu saja. Sekarang asetnya sudah hampir Rp.100 milyar, kan?
Rasionalnya di mana?

Tadi seorang direksi bank yang ingin membuat usaha. Seperti dia, dihitung-hitung terus, selalu tidak positif. Akhirnya tidak berani buka usaha. Saya bilang, “Jangan dihitung terus!” Usaha itu dibuka, baru dihitung. Ini street smart. Kalau dihitung baru dibuka, ndak akan buka-buka usaha. Makanya, yang membuat orang takut itu bukan sisi gelap, tapi justru sisi terang. Karena terang itu tahu hitung-hitungannya, tahu risikonya gedhe, jadi takut. Kalau gelap, tidak tahu apa-apa, usaha itu tidak takut. Dihitung atau tidak dihitung itu sama saja kok.

Padahal entrepreneur harus berani ambil risiko…

Itulah, ambil risiko itu berarti harus gelap. Maksudnya jangan terlalu banyak tahu. Setelah jalan, kita pakai ilmu street smart tadi. Street smart itu yang melahirkan kecerdasan entrepreneur yang dibutuhkan untuk pemula usaha. Isi kecerdasan entrepreneur itu ya kecerdasan emosional, spiritual, dan basisnya di otak kanan.

Bagaimana cara Anda merealisasikan gagasan Mega Entrepreneur?

EU ini saya yang buka dan pelatihannya saya yang mengajar sendiri. Saya bukan cari untunglah, tapi semacam aktulisasilah buat saya. Karena saya ingin jadi Mega Entrepreneur tadi. Sehingga saya bela-belain, ndak harus untung. Kalau nombokpun saya mau untuk memberikan dakwah tentang entrepreneurship ini. Itu yang saya lakukan, dan sudah dua angkatan EU di lima kota. Perkembangan pesertanya cukup positif. Yang sama sekali tidak berani berusaha, kini jadi berani.

Bagaimana tren kewirausahaan ke depan?

Saya kira itu suatu keharusan. Kalau negara ini mau maju, harus banyak pengusahanya. Kita belum ada kementrian yang khusus mengurusi wirausaha. Di Indonesia banyak bisnis yang bisa dikembangkan menjadi franchise dan tidak harus yang mahal. Di Malaysia sudah ada kementriannya, dan mentrinya mendorong mereka yang mau usaha franchise dsb.

Bagaimana entrepreneur yang ideal itu?

Ukuran ideal saya adalah dari banyaknya lapangan kerja yang diciptakan. Pengusaha yang bisa melahirkan pengusaha-pengusaha baru. Bisnisnya kalau bisa yang baik-baiklah. Saya suka mengurusi bisnis yang langsung ke pasar. Yang menilai dan menentukan bisnis saya ya pasar. Saya ndak model dengan bisnis lobi-lobi yang harus berhubungan dengan pemerintah.Pernah mengalami pencerahan selama menjadi entrepreneur?

Saya mengembangkan sisi spiritual melalui dzikir atau meditasi. Bisnis itu, kalau bisa ya melibatkan yang “di atas”. Tidak bisa berjalan dengan diri kita sendiri. Maka saya kembangkan kecerdasan spiritual. Kalau menggunakan intuisi saja, hanya bisa menunjukkan sesuatu tujuan itu seperti apa…. Tapi kalau dzikir, melibatkan Tuhan, kuncinya justru membuat tujuan itu terjadi.

Misalnya diramal orang kita tidak hoki. Dengan dzikir itu bisa jadi hoki. Yang tidak baik jadi baik. Arah negatif bisa jadi positif. Maka, menantang teori itu yang utama! Makanya, yang membuat orang takut itu bukan sisi gelap, tapi justru sisi terang.

Bangkit..Wujudkanlah mimpi anda, kembangkanlah “penglihatan pemikiran” yang selama ini terpendam, berikanlah arti pada hidup yang anda cintai ini. Semuanya berawal dari sebuah impian. Dunia dengan segala isinya diciptakan Tuhan dari “impian-Nya”.

Kisah-kisah keberhasilan para tokoh yang berhasil mengubah dunia, bermula dari mimpi, seperti apa yang dilakukan Galiileo, Thomas Alva Edison, Einstein, dan lain-lain. Bangunan-bangunan besar seperti candi dan piramid juga dimulai dari impian. Bahkan, majalah ini hingga akhirnya sampai ke tangan pembaca, juga diawali dari impian. Bila demikian, tampaknya segala sesuatu sangatlah mungkin untuk diwujudkan. Masalahnya adalah kebanyakan orang telah membuang jauh-jauh mimpi mereka ke tempat sampah, atau merasa bahwa mimpi mereka merupakan hal yang mustahil. Padahal, hampir semua mimpi bisa diwujudkan dengan sedikit kecerdikan, sedikit keberanian serta dukungan emosional.

Sebagai ilustrasi, pertengahan tahun 70-an Bill Gates bermimpi bahwa komputer akan tersedia di setiap rumah pada suatu masa nanti; Akio Morita bermimpi is bisa mendengarkan musik favoritnya sambil main tenis, tanpa harus mengganggu tetangga kiri-kanan; atau Sosrodjoyo yang bermimpi nantinya orang-orang akan memilih teh botol bikinan pabrik daripada repot-repot menyeduhnya di rumah.

Tetapi perlu kiranya dibedakan antara “mendambakan” dan “memimpikan”. Mendambakan bersifat pasif dan menunggu, hanya merupakan selingan iseng tanpa otak, tanpa upaya untuk mewujudkannya. Sedang memimpikan bersifat aktif dan berani mengambil inisiatif. la didukung oleh rencana dan tindakan untuk membuahkan hasil.

Tokoh-tokoh yang disebut di atas adalah contoh perbuatan memimpikan. Mereka tidak sekadar beranganangan, melainkan berupaya keras mewujudkan impiannya. Microsoft, Sony, dan Teh Sosro adalah hasil nyata dari mimpi-mimpi mereka.

Singkatnya, penglihatan pikiran membuka pintu untuk mewujudkan impian kita. Namun begitu pintu tersebut terbuka, harus ada tindakan nyata berupa: disiplin, kebulatan tekad, kesabaran, dan ketekunan bila kita ingin membuat impian tersebut menjadi kenyataan.

Penglihatan Pikiran

Pada hakikatnya setiap insan memiliki dua jenis penglihatan: penglihatan mata dan penglihatan pikiran. Penglihatan mata adalah apa yang kita lihat ada secara fisik di sekeliling kita, misalnya: mobil, gunung, pulpen atau teman-teman kita. Sebaliknya, penglihatan pikiran adalah sebuah kekuatan untuk melihat bukan apa yang ada secara fisik, tetapi apa yang bisa ada setelah intelegensia manusia diterapkan. Penglihatan pikiran adalah kekuatan untuk bermimpi.

Dr. David Schwartch, dalam The Magic of Thinking Success, yakin bahwa perasaan kita yang paling tak ternilai harganya adalah penglihatan pikiran. Penglihatan tersebut membentuk gambaran masa depan yang kita harapkan, rumah yang kita idamkan, hubungan keluarga yang kita dambakan, liburan yang akan kita ambil, atau penghasilan yang akan kita nikmati kelak (sumber : www.purdiechandra.com)

sumber url : http://www.bisnisentrepreneur.blogspot.com

LAPORAN AKHIR TPM : TUGAS KELOMPOK

2010-01-04T18:16:00.000-08:00

sehubungan telah berakhirnya semua tahapan dan mekanisme pendampingan program Gerdu-Taskin tahun 2009 maka di harapkan teman-teman TPM dapat melakukakn penulisan laporan akhir TPM. form laporan akhir dapat di dunlut segera:

SILAHKAN DUNLUUUT : LAPORAN AKHIR TPM GT

LAPORANE WUAAKEEEHHH; PENGERJAAN SECARA BERKELOMPOK DAN TERPADU. SEGERA RENCANAKAN PERTEMUAN UNTUK NGGARAP LAPORAN. TRIMS

LAPORAN TPM AWAL BULAN NOVEMBER`09

2009-11-17T01:17:00.000-08:00

WAHAI....KAWAN-KAWAN TPM AWAL GT; DI UMUMKEN UNTUK SEGERA MENDOWNLOAD BAHAN LAPORAN BULANAN TPM BULAN NOVEMBER 2009. KARENA LAPORAN PALING LAMBAT HARUS SUDAH DI TERIMA TPP AWAL TANGGAL 20 NOVEMBER`09.

MONGGO DI UNDUH SEPUASNYA DI SINI:LAPORAN NOVEMBER`09

Pengumpulan Laporan di serahkan ke KTPM paling lambat tanggal 19 November`09 jam 04.00 pagi (habis subuh) melalui media jumpa darat atau bagi yang sudah bisa kirim email silahkan di kirim ke alamat:mury_tuban@yahoo.co.id.

MATURNUWUN.....

PENTING BAGI TPM AWAL: WAJIB BACA...!!!

2009-10-13T02:44:00.000-07:00

Berkaitan dengan laporan bulan oktober 2009 dan berbagai permasalahan pencairan dana ke rekening UPK yang tidak serempak. maka TPP program awal mengeluarkan petunjuk pelaksanaan kegiatan. silahkan dunlut dan baca:

MONGGO BACA KANGMAS LAN MBAKYU: DUNLUT PETUNJUK BULAN OKTOBER`09

TETAP SEMANGAT WALAU APAPUN YANG TERJADI....

Disamping itu, laporan bulan oktober 2009 bagi TPM awal maupun penguatan juga di wajibkan melampirkan kisah suka duka pendampingan. berikut petikan instruksinya:

"sehubungan dengan kegiatan pendampingan yg telah dilakan kawan2 pendamping di tahap awal dan penguatan, yg sudah barang tentu mendapatkan dan mengalami cerita yang baik dan buruk..ole karena itu mohon menulis narasi deskriptif sebagai lampiran dalam laporan OKTOBER 2009, minimal 3 halaman A4 kwarto spasi 1,5"

DOKUMENTASI KEGIATAN RAPAT KOORDINASI TPM TUBAN

2009-10-07T03:59:00.000-07:00

download DOKUMEN NPHD BARU

2009-07-16T19:28:00.000-07:00

di beritahukan kepada seluruh teman2 TPM bahwa Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) mengalami revisi.

untuk download dokumen NPHD baru silahkan download file:
NPHD Tahap Awal: download sini
NPHD Tahap Penguatan: Download Sini

DOWNLOAD REVISI PTO

2009-05-29T20:46:00.000-07:00

Di umumkan kepada teman-teman TPM bahwa PTO awal maupun penguatan ada revisi. untuk mendapatkan PTO hasil Revisi silahkan Download: DI SINI GRATIS

SELAMAT DATANG PROGRAM GERDU-TASKIN TAHUN 2009 DI BUMI RONGGOLAWE TUBAN

2009-05-07T04:51:00.000-07:00

Setelah berharap-harap cemas tentang keberlanjutan nasib Program Gerdu-taskin, maka sekarang masyarakat Jawa Timur boleh bernafas lega karena pada tahun 2009 Program Gerdu-Taskin tetap berlanjut keberadaannya sebagai Program Penanggulangan kemiskinan di Jawa timur. Kekhawatiran masyarakat ini di sebabkan bahwa Jadwal kegiatan tahapan Program di desa lokasi mengalami keterlambatan bila di bandingkan pada tahun-tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan adanya agenda akbar Propinsi Jawa Timur dalam suksesi pergantian pucuk pimpinan yaitu PILGUB JATIM yang merupakan momentum yang sangat penting dalam menetukan nasib Jawa Timur ke depan. Masyarakat Jawa Timur juga perlu bersyukur karena perhelatan akbar tersebut berjalan dengan damai dan demokratis walaupun ada sedikit riak-riak kecil sebagai luapan kekritisan sekelompok masyarakat Jawa Timur, namun riak-riak kecil tersebut masih dalam konteks dinamika berdemokrasi. Disamping itu keterlambatan tahapan program tersebut juga disebabkan agenda Nasional yaitu pesta demokrasi pemilihan Legislatif.

Berdasarkan data statistik di Pripinsi Jawa Timur, Program Gerdu-Taskin Provinsi Jawa Timur yang dilaksanakan sejak tahun 2002 sampai dengan tahun 2008 telah mampu menjangkau 1.958 Desa/Kelurahan kategori merah dari target sebanyak 2.009 Desa/Kelurahan kategori Merah dan 1.664 Desa/Kelurahan kategori Kuning. Pelaksanaan program Gerdu-Taskin telah terbukti mampu memberikan manfaat bagi rumah tangga miskin berupa: (i) pengurangan beban dan peningkatan pendapatan, (ii) menggerakkan usaha sektor riil di perdesaan, (iii) mengurangi praktik rentenir di pedesaan melalui penyediaan lembaga keuangan mikro yang melayani pinjaman modal secara mudah, cepat dan murah, (iv) terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana lingkungan pedesaan, (v) terjadinya proses pembelajaran sosial (social learning), dan (vi) menumbuhkan suasana kegairahan praktik demokrasi dalam pengambilan keputusan pembangunan.

Program Gerdu-Taskin juga ikut memberikan kontribusi terhadap penurunan angka kemiskinan. Jumlah penduduk miskin pada tahun 2001 sebesar 7.267.843 jiwa (20,91%) dan pada tahun 2004 berkurang menjadi 6.979.565 jiwa (19,10%). Namun demikian akibat kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan bencana alam di beberapa daerah, pada tahun 2005 angka kemiskinan melonjak menjadi 8.390.996 jiwa (22,51%) dan pada tahun 2006 kembali mengalami penurunan menjadi sebesar 7.455.655 jiwa (19,89%) dan pada tahun 2007 mengalami penurunan menjadi 7.137.699 jiwa (18,89%). Dalam rangka mempercepat pengurangan angka kemiskinan ini maka Pemerintah Provinsi Jawa Timur terus melaksanakan program Gerdu-Taskin dengan lebih meningkatkan kualitas pengelolaan dan pelestarian program.
Program Gerdu-Taskin pada tahun 2009 telah menetapkan jumlah lokasi yaitu 230 desa/kelurahan untuk program tahap awal sedangkan pada tahun ini tahap penguatan sejumlah 116 desa/kelurahan yang tersebar di 38 kabupaten/kota di Propinsi Jawa Timur.

Sementara itu, program gerdu taskin di kabupaten Tuban tahun 2009 mendapatkan alokasi 13 Desa dengan rincian: 9 desa untuk tahap awal/reguler dan 4 desa untuk tahap penguatan. Program tersebut didanai dengan sumber pendanaan dari APBD Provinsi Jatim dengan Sharing APBD Kabupaten/Kota serta sharing swadaya desa. Adapun dana program dari APBD Provinsi Jawa Timur tahun 2009 untuk alokasi Kabupaten Tuban sebesar Rp.1.208.000.000; sedangkan pemerintah kabupaten wajib menyertakan dana sharing sesuai dengan Pedoman umum dan Petunjuk teknis Operasional sebesar 3/7 X APBD PROPVINSI serta sebagai wujud kepedulian dari desa ataupun masyarakat setempat diharapkan tingkat partisipasi keswadayaan yang cukup tinggi guna mendukung kesuksesan program gerdu-Taskin tahun 2009 di kabupaten Tuban.

Sebagai wujud keseriusan dari pemerintah Provinsi Jawa timur, Program Gerdu-Taskin guna memaksimalkan tujuan dan target program maka pemerintah Provinsi Jawa timur juga menggandeng LSM maupun Perguruan Tinggi untuk mendampingi atau memfasilitasi pelaksanaan tahapan Program. Adapun Pendamping Program Gerdu Taskin pada tahun 2009 di kabupaten Tuban adalah: KASMURI,SE (KTPM/TPM PENGUATAN),TUTIK ASMOROWATI,SH. (TPM AWAL), TUHFATUL KHOIRIYAH,SPd. (TPM PENGUATAN), SALAMUN,SE. (TPM AWAL) dan AHMAD MURTAFIK,SPd. (TPM AWAL)

SEGENAP TPM PROGRAM GERDU-TASKIN KABUPATEN TUBAN MENGUCAPKAN:

”SELAMAT DAN SUKSES PROGRAM GERDU-TASKIN
DI KABUPATEN TUBAN TAHUN 2009”

FORM PTO TAHAP AWAL

2009-05-05T02:17:00.000-07:00

bagi kawan-kawan TPM yang membutuhkan softcopy Form PTO tahap awal silahkan download di
Download Softcopy Form PTO awal

Bagi Teman-teman TPM Penguatan silahkan Download File Pemetaan
Download Form IP-01
Download Form Analisis Pemetaan

KISAH SUKSES SEORANG WIRAUSAHAWAN SOSIAL

2009-03-16T20:13:00.000-07:00

Oleh: ST SULARTO

Peringatan 70 tahun usia Bambang Ismawan, lahir 7 Maret 1938, ditandai dengan terbitnya dua buku. Buku pertama berjudul Bambang Ismawan Bersama Wong Cilik dan buku kedua Mazmur Ismawan.

Delapan puluh dari 284 halaman buku pertama berisi perjalanan hidup Bambang Ismawan, lengkapnya Fransiskus Xaverius Bambang Ismawan, mulai dari desa kelahirannya di Babat, Lamongan, Jawa Timur, sampai di Jakarta, tepatnya di Cimanggis, Jawa Barat; sisanya sekitar 200 halaman berisi komentar-komentar teman, kolega, dan orang-orang yang pernah bersentuhan dengan Bambang Ismawan atau Bina Swadaya, yayasan yang menaungi berbagai usaha Bambang Ismawan bersama sejumlah kerabatnya.

Adapun buku kedua berisi napak tilas jejak langkah Bambang Ismawan, sebuah perjalanan retret bersama istri, Sylvia Ismawan, dan sejumlah teman dekat selama tujuh hari, menziarahi berbagai tempat di Jawa, dari Babat sampai Cimanggis. Kedua buku terangkai sebagai kisah sukses seorang wirausahawan sosial Bambang Ismawan.

Nama Bambang Ismawan tak bisa dipisahkan dengan Yayasan Bina Swadaya, sebuah yayasan yang semula bernama Yayasan Sosial Tani Membangun, didirikan bersama I Sayogo dan Ir Suradiman tahun 1967. Komitmen dan perhatiannya pada pemberdayaan masyarakat kecil (wong cilik) sudah terlihat sejak menjadi mahasiswa FE UGM—yang tidak mau menjadi pengusaha seperti umumnya alumni fakultas ekonomi pada masa itu—membawa Bambang Ismawan terlibat dalam kegiatan alternatif pemerintah yang dulu dikenal sebagai organisasi nonpemerintah (ornop), nongovernment organization (NGO), tetapi kemudian dia introdusir nama lembaga swadaya masyarakat (LSM), sebuah kegiatan pemberdayaan masyarakat yang kemudian dipakai sebutan umum segala kegiatan yang tidak berasal dari pemerintah, baik yang memfokuskan kegiatan advokasi maupun aksi langsung.

Bambang Ismawan bersama Bina Swadaya dikenal sebagai pelopor gerakan LSM yang berusaha mandiri, tidak tergantung dari bantuan, lewat berbagai usaha—dalam buku kedua disebutkan sebagai LSM terbesar di Asia Tenggara—karena itu pernah disindir sebagai membisniskan kemiskinan pada era tahun 1980-an. Namun, pada satu dekade kemudian, Bambang membuktikan langkah yang dia lakukan selama ini tidak keluar dari jalur pemberdayaan.

Koperasi yang dirintis awal kegiatan Bina Swadaya membuktikan masyarakat bisa mandiri, yaitu orang memperoleh kepastian atas hak miliknya, yang sejalan dengan pemikiran sosiolog Hernando de Soto, yaitu kepastian hak milik dipenuhi antara lain lewat sertifikasi tanah. Dalam konteks kemudian, mengaku berkali-kali bertemu pemenang Nobel dari Bangladesh, Muhamad Yunus, apa yang dilakukannya dalam menggerakkan swadaya masyarakat adalah mengadvokasi dan memberikan semangat bekerja pada masyarakat.

Bina Swadaya yang dirintis dan dikembangkannya saat ini dari sisi sebuah usaha dengan omzet Rp 20 miliar, 900 karyawan tetap, melayani secara langsung 100.000 keluarga miskin. Pusdiklat di Cimanggis sudah melatih sekitar 7.000 pimpinan LSM pengelola pemberdayaan masyarakat, penerbitan majalah luks pertanian Trubus yang terbit pertama tahun 1969 kini dengan oplah 70.000 eksemplar, penerbitan buku-buku pertanian sejak 25 tahun lalu disusul buku-buku kesehatan, keterampilan, dan bahasa, 12 toko pertanian di Jakarta, Semarang, dan Surabaya.

Bina Swadaya tidak lagi sebuah LSM yang kegiatannya mengandalkan dana pihak ketiga. Dalam usia 70 tahun, setelah 40 tahun lebih menangani Bina Swadaya sebagai Ketua Pengurus, resmi Bambang menyerahkan tongkat kepemimpinan pada Nico Krisnanto, mantan bankir yang sudah beberapa tahun belakangan ini magang di Bina Swadaya.

Tiga jalur
Dalam rencana kerja 10 tahun yang akan datang, Bina Swadaya ingin menjadi LSM yang besar dengan karyawan 5.000 orang pada tahun 2015 (buku pertama, hal 46), dengan tetap berpijak pada roh dan semangat awal, yakni pemberdayaan wong cilik. Sebutan macam-macam, akhirnya tepat yang dirumuskan untuk sosok Bambang Ismawan oleh Harry Tjan Silalahi, ”menolong wong cilik bukan karena merasa sebagai orang besar” (buku pertama, hal 25), menurut Frans Magnis Suseno SJ, ”berusaha di tingkat akar rumputbukan bagi masyarakat, melainkan bersama masyarakat untuk memperbaiki kehidupan mereka” (buku pertama, hal 111).

menurut bambang, untuk memberdayakan masyarakat dibutuhkan tiga jalur sebagai pegangan kerjanya selama lebih dari 40 tahun (buku pertama, hal 22-23). jalur pertama lewat pengembangan kelembagaan. lewat koperasi berbasis komunitas bina swadaya mendampingi lebih dari 20 juta keluarga bekerja sama dengan sejumlah lembaga. lewat jalur ini koperasi yang digagas pertama kali oleh bung hatta sebagai usaha pemberdayaan masyarakat tetapi terperosok berhadapan dengan pengembangan ekonomi yang bermotif utama keuntungan margin, oleh bina swadaya dibuktikan sebagai lembaga yang tepat bagi pemberdayaan masyarakat.

Jalur kedua lewat jalur pengembangan ekonomi mikro. Menabung, kebajikan yang mungkin aneh di zaman konsumeristis sebagai penggerak roda ekonomi sekarang, oleh Bambang Ismawan dihidupkan sebagai jalur kedua pemberdayaan.

Dia beri contoh, di Cisalak para bakul harus membayar bunga 20 persen per bulan, di Muara Karang nelayan didera 50 persen bunga. Mengapa? Karena mereka tidak biasa menabung, tidak menyisihkan sebagian pendapatannya untuk disimpan. Yang perlu adalah pengubahan paradigma tentang sikap mengenai uang, lebih jauh tentang sikap hidup.

Bina Swadaya sejak tahun 1970-an mendorong masyarakat rajin menabung. Untuk usaha ini disalurkan kredit mikro bagi lebih dari sejuta orang di berbagai kota, dan tengah mengadopsi sistem Association for Social Advancement (ASA) yang dikembangkan Muhamad Yunus dari Bangladesh lewat Grameen Bank.

Jalur ketiga lewat promosi produk unggulan. Lewat majalah Trubus sudah diperkenalkan paling sedikit 19 produk unggulan yang mengangkat taraf hidup rakyat. Ada agroekspo, pengembangan burung walet, virgin coconut oil, anthurium, lobster air tawar, buah merah, sarang semut, dan lain-lain yang berdampak pada tumbuhnya lebih dari 4.000 industri agrobisnis.

Menurut Bambang, jalur tersulit dari tiga jalur itu adalah jalur kedua. Ada gesekan dan konflik kepentingan. Beberapa orang menyatakan tidak sanggup mengubah peran dari pendamping menjadi tukang tagih yang harus menjamin pengembalian pinjaman, sampai terjadi seorang direktur memperkarakan pengurus yayasan; suatu pekerjaan sulit sebab mengubah paradigma berpikir yang telanjur salah kaprah, dari meminjam uang berarti siap ngemplang menjadi siap mengembalikan.

Aktivitas Bambang diawali dengan keterlibatannya dalam organisasi yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat kecil, terutama sejak tinggal di Asrama Realino Yogyakarta dengan tempaan pemahaman tentang politik oleh Pastor Beek SJ. Adapun tempaan dan komitmen pada rakyat kecil dia belajar dan memperoleh penguatan dari Pastor John Dijkstra SJ, untuk masalah keuangan dari Pastor Christian Melchers SJ. Ketiga sosok itulah yang membentuk Bambang Ismawan sebagai seorang social entrepeneur yang tidak bergantung pada pihak ketiga, tetapi melakukannya secara berkelanjutan karena mampu berkembangberdasarkan penghasilan yang diperoleh dari pelayanan itu sendiri (buku pertama, hal 32-33).

Ada kesamaan antara wirausaha dan wirausaha sosial, yakni sama-sama mencari uang. Perbedaannya, wirausaha bertujuan meningkatkan kesejahteraan pemegang saham, wirausaha sosial bertujuan meningkatkan nilai kesejahteraan anggota masyarakat yang menjadi target pelayanannya. Sosok Bambang Ismawan teringkas dalam kedua buku itu. Dialah seorang wirausahawan sosial dengan payung Bina Swadaya sebagai LSM. Bina Swadaya melakukan kegiatan bisnis untuk mendapatkan keuntungan dan keuntungan itu untuk memberdayakan masyarakat (buku pertama, hal 33).

Rumah tanpa pagar
Sebagai wirausahawan sosial, Bambang mencita-citakan masyarakat Indonesia simbolis sebuah rumah tanpa pagar, rumah tanpa palang dengan halaman yang sama. Dalam kisah perjuangan menegakkan keadilan dan mempresentasikan hak-hak rakyat, tidak akan dijumpai cara-cara kekerasan seperti turun ke jalan atau teriak demo ”mendampingi wong cilik” atau ”memberdayakan masyarakat akar rumput”. Lewal Bina Swadaya ia turun ke lapangan, tidak secara fisik menjadi petani, menjadi bankir, atau menjadi tukang becak. Ia menggerakkan sarana dan ajakan agar masyarakat sendiri berubah sehingga bukankah itu cita-cita dan cara kerja yang seharusnya diambil oleh para penggiat masyarakat: mengubah paradigma cara berpikir dan memberikan sarana untuk itu.

Sebagai persembahan ulang tahun, kedua buku ini nyaris tidak banyak beda dalam hal mendudukkan sosok Bambang Ismawan.
Sebagian besar halaman buku pertama diisi oleh komentar dan tanggapan orang lain. Buku kedua berisi perjalanan napas tilas, sekaligus melukiskan bagaimana refleksi selama perjalanan disampaikan oleh Bambang yang kemudian direkam apik oleh Eka Budianta. Buku kedua melengkapi, memberikan kidung pujian (mazmur) untuk sepak terjang Bambang Ismawan selama 70 tahun, 44 tahun di antaranya dalam Bina Swadaya. Untuk itu buku pertama dan kedua harus dibaca bersama-sama, keduanya saling melengkapi. Begitu dibaca bersama, akan kelihatan banyak kisah dan pernyataan yang diulang-ulang, tumpang tindih, baik dalambuku pertama sendiri maupun dalam buku pertama dan kedua sekaligus.

Masih ada cita-cita Bambang yang belum terpenuhi, di antaranya ingin mendirikan koperasi yang benar-benar koperasi untuk rakyat kecil termasuk di dalamnya kegiatan simpan pinjam. Koperasi merupakan sarana masyarakat untuk mandiri, terlihat besarnya peranan gugus-gusus wilayah (guswil) yang berada di lapangan, apalagi guswil-guswil itu akan diubah menjadi koperasi. Koperasi yang dibayangkan tidak sekadar koperasi simpan pinjam, tetapi koperasi dalam layanan menyimpan, meminjam dan konsultasi (jasa pengembangan proyek), dan pengembangan masyarakat.

Jalan panjang melanjutkan cita-cita masih terbentang, seperti dikritik F Rahardi menyangkut bagaimana menjadikan guswil-guswil itu benar-benar menjadi tumpuan harapan rakyat dengan contoh kasus aktual masalah rawan pangan.

Sumber: http://kompas.co.id/kompascetak/read.php?cnt=.xml.2008.04.14.02164688

DILEMATIKA BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes)

2009-03-02T01:17:00.000-08:00

Oleh : Kasmuri,SE

Banyaknya Program Pemberdayaan Masyarakat dewasa ini menunjukan bahwa pemerintah mulai serius dalam mengentaskan masyarakat dari ketidakberdayaannya yang kemudian diberdayakan melalui sebuah program pemberdayaan usaha. Kegiatan yang paling menonjol adalah terbentuknya lembaga keuangan mikro yang bergerak dalam penyediaan modal usaha bagi Rumah Tangga Miskin. Lembaga keuangan Mikro tersebut biasa di sebut dengan Unit Pengelola Keuangan (UPK) yang bertugas mengelola dana program dari pemerintah.

Pada awalnya keberadaan UPK di perdesaan dalam legalitas kelembagaannya memang masih sederhana yaitu biasanya hanya berupa Surat Keputusan Kepala Desa namun dengan seiring perkembangan UPK tentunya legalitas semacam ini dirasa belum bisa melegitimasi keberadaan UPK dalam dinamika kelembagaan secara umum. Masalah yang akan muncul dengan kelembagaan yang masih lemah adalah ketika keharusan UPK untuk melakukan ekspansi keluar dengan melakukan kerjasama usaha dengan pihak lain. Maka hal yang mutlak di syaratkan adalah keabsahan legitimasi lembaga UPK dimata hukum. Tentunya legalitas tersebut adalah legalitas yang berdasarkan akta notaris.

Pertanyaan yang muncul adalah bentuk badan usaha apakah UPK itu?apakah bank atau koperasi ataukah CV dan sebagainya?

Dalam konteks UPK secara kelembagaan memang masih dipertanyakan; hal ini disadari karena UPK adalah merupakan embrio terbentuknya Badan Usaha Milik desa (BUMDes) yang bertujuan sebagai media pengentasan kemiskinan di desa. Setelah ada BUMDes di harapkan pemerintah desa mempunyai alat guna melaksanakan tugas pemberdayaan masyarakat. Namun kenyataannya legalitas BUMDes pada tingkat desa hanya bisa di tingkatkan maksimal menjadi Peraturan Desa (Perdes) dan setelah itu guna menguatkan kelembagaan adalah dengan peningkatan legalitas berdasarkan akta notaris. Namun Faktanya peningkatan legalitas lembaga melalui notaris seringkali mengalami kendala dalam proses pengurusannya. Kendala tersebut muncul terkait dengan bentuk kelembagaan BUMDes yang masih belum familiar di mata hukum. Memang istilah BUMDes masih termasuk hal baru dalam keberadaannya.

Ada beberapa masalah yang muncul terkait dengan Peningkatan status legalitas kelembagaan BUMDes dari Peraturan Desa (Perdes) menjadi legalitas akta notaris; pertama: BUMDes belum ada dasar hukum yang memayungi tentang keberadaan BUMDes di desa. Walaupun sebenarnya secara tersirat semangat untuk melembagakan BUMDes telah di amanatkan dan dipayungi dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana di amanatkan dalam Bab VII bagian Kelima yang menyatakan Pemerintah Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa dengan harapan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa. Sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan pendirian BUMDes, maka berdasarkan pasal 78 PP 72 Tahun 2005 Tentang Desa, di jelaskan bahwa Pemerintah Kabupaten/Kota perlu menetapkan Peraturan Daerah (PERDA) Tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Namun kenyataannya niat baik dari amanat Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah tersebut belum disambut baik oleh Pemerintah kabupaten/Kota dengan indikasi belum adanya Perda yang mengatur tentang pelaksanaan BUMDes sehingga proses peningkatan legalitas akan terganjal pada legitimasi Hukum BUMDes itu sendiri. Kedua; legalitas bentuk usaha juga menjadi masalah besar bagi UPK sebagai embrio BUMDes, karena UPK dalam kegiatan usahanya bergerak dalam Usaha Simpan Pinjam. Di negara manapun masalah usaha yang berkaitan dengan keuangan, moneter pasti diatur secara terkendali bahkan relatif lebih ketat di bandingkan usaha lainnya. Sementara itu, payung hukum tentang pelaksanaan usaha yang terkait dengan menghimpun dana dan menyalurkan dana (Usaha simpan Pinjam) di legitimasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan dan Undang-undang 25 tahun 1992 Tentang Perkoperasian yang diperkuat dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Usaha Simpan Pinjam bagi Koperasi. Berdasarkan hal tersebut dapat di simpulkan bahwa Badan usaha yang secara legal dapat melakukan kegiatan menghimpun dana dan menyalurkan dana atau usaha Simpan Pinjam (USP) hanyalah lembaga perbankan dan perkoperasian. Oleh karena itu ketika UPK/BUMDes melakukan kegiatan Usaha Simpan Pinjam maka hal ini akan terjadi ilegalitas usaha sehingga keberadaan usaha BUMDes tentunya kedepan akan menemui jalan terjal seiring semakin kritisnya sikap masyarakat. Oleh karena itu, tentunya pemerintah perlu segera mengakomodir legalitas usaha BUMDes melalui Undang-Undang mengingat peran BUMDes yang sangat penting di perdesaan.

Sementara itu ketika BUMDes mengalami kendala dalam proses pelegitimasian secara hukum positif oleh akta notaris dengan alasan belum ada payung hukum yang jelas tentang pengaturan pelaksanaan BUMDes maka akan memunculkan alternatif lain dalam pemilihan bentuk kelembagaan maupun usaha. Pemilihan bentuk kelembagaan dan usaha BUMDes harus tetap memperhatikan tujuan dasar atau khittah daripada Program Pemerintah tersebut, yaitu hakikat Program Pemerintah dengan hadirnya Unit Pengelola Keuangan sebagai embrio BUMDes adalah merupakan aset bagi desa atau dengan kata lain BUMDes adalah milik Desa yang harapannya dapat di jadikan alat untuk mensejahterakan masyarakat dan desa melalui peningkatan pendapatan ekonomi. Sehingga pemilihan bentuk lembaga harus dipertimbangkan dengan matang sehingga tujuan program tidak mengalami ketergelinciran tujuan atau mengalami pemindahan kekuasaan ataupun aset lembaga.

Dilematika akan dihadapi oleh BUMDes dalam pemilihan bentuk kelembagaan dan usaha, artinya bicara pada konteks kemiripan pengelolaan, maka antara UPK (BUMDes) mempunyai banyak kesamaan dalam semangat kebatinan dan dalam hal pengelolaannya dengan lembaga Koperasi, sehingga seharusnya dapat di mungkinkan pemilihan bentuk lembaga dan usaha BUMDes yang terbaik adalah Bentuk Koperasi. Namun ternyata setelah di analisa kritis, bentuk koperasi tersebut mempunyai potensi akan terjadi kegelinciran dari tujuan awal hadirnya program pemerintah tersebut turun kedesa dimana BUMDes adalah merupakan aset/milik Desa, maka ketika BUMDes di jadikan Koperasi maka Pemerintah Desa akan terhalangi wewenangnya dalam kepemilikan lembaga tersebut. Hal ini di karenakan bahwa pada dasarnya Koperasi merupakan milik anggota-anggota koperasi sehingga kekuasaan tertinggi adalah di tangan anggota koperasi. Hal ini berlandaskan bahwa hakikat pendirian koperasi adalah dari, oleh dan untuk anggota; maksudnya koperasi tersebut di dirikan dari para anggota, dikelola dan di kendalikan oleh anggota serta dalam aktivitasnya untuk melayani anggota. Dari uraian tersebut dapat di simpulkan bahwa anggota koperasi mempunyai identitas ganda,yaitu : Pertama: anggota sebagai pemilik; karena anggota sebagai pemilik maka kekuasaan tertinggi dalam koperasi adalah di tangan rapat anggota, dimana masing-masing anggota memiliki suara yang sama. Kedua ; anggota sebagai Pelanggan/Nasabah; pada dasarnya kegiatan usaha koperasi adalah sesuai dan sejalan dengan kepentingan anggota, oleh karena itu pasar potensial dari usaha koperasi adalah anggotanya. Sedangkan Pemilihan bentuk lembaga seperti Perbankan-pun juga di rasa belum memungkinkan karena proses pengurusan perijinan Bank sangat rumit dan belum tentu dapat di penuhi oleh Desa.

Penulis : Konsultan Pengembangan UPK Gerdu-Taskin

2009-02-23T22:36:00.000-08:00

IMPLIKASI HUKUM PEMBATALAN TIKET CAPRES

PERSENGKETAAN “pasal tiket” untuk menjadi calon presiden (capres) berakhir, menyusul putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang tetap mempertahankan ketentuan dalam UU tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Intinya, tiket untuk mencalonkan diri sebagai pasangan capres adalah 20 persen suara di DPR atau 25 persen perolehan suara nasional.

Putusan itu dijatuhkan menyusul putusan sebelumnya yang mengeliminasi keinginan calon perseorangan untuk memperoleh tiket sebagai capres. Jadi, secara praktis sudah tertutup harapan bagi calon yang tidak didukung suara sebagaimana disyaratkan dan tertutup pula calon perseorangan maju sebagai capres.Implikasi praktis dari hal itu, sebagaimana disampaikan oleh para analis, adalah nanti yang maju hanya dua pasangan capres, terutama yang diusung oleh parpol besar. Bisa menjadi tiga atau empat, bergantung pada kemauan dari kekuatan politik yang berhasil menggalang kekuatan memenuhi persentase itu atau tidak.

Jumlah pasangan juga tergantung pada analisis kekuatan politik lain, yaitu apabila memang perolehan suara pada Pemilu April 2009 menunjukkan peta kekuatan yang sesuai dengan ramalan. Yaitu, Partai Demokrat, Golkar, dan PDI Perjuangan merupakan partai dengan perolehan suara terbesar. Selebihnya harus menjalin koalisi kalau berminat mengajukan capres.

Implikasi Hukum
Implikasi hukum secara substantif dari putusan itu adalah tindakan “lepas tangan” dari MK tentang persentase tiket. Permasalahannya adalah apakah suara sebesar itu (20-25 persen) mencerminkan asas keadilan, dalam arti sesuai dengan heterogenitas masyarakat Indonesia?Mengapa MK tidak menurunkan persentase tersebut, misalnya ke angka 10-15 atau lebih rendah lagi? MK cenderung memilih selamat dengan mengamini pembentuk UU yang mematok 20-25? Bukankah itu di hulunya merupakan cermin dari negosiasi politik golongan terbesar dari kekuatan politik untuk melanggengkan hegemoni parlemen?

Ranah di atas memang relatif dan tidak membawa implikasi praktis. Namun, tetap perlu telaah, khususnya perspektif ke depan. Tidak saja bagi calon pemimpin nasional tetapi juga pemimpin daerah. Bagi pemimpin daerah, misalnya, mengapa calon perseorangan diakomodasikan, sedangkan calon presiden tidak? Bukankah sama-sama pemimpin eksekutif, hanya levelnya yang berbeda?

Memang asas di dalam putusan pengadilan secara umum tidak boleh menjatuhkan putusan di luar yang diminta oleh pihak beperkara (pemohon). Demikian pula nomenklatur kinerja MK adalah menyatakan ada atau tidaknya pertentangan antara UU yang dimohonkan pengujian dengan pasal tertentu dalam UUD 1945.Namun di dalam kinerjanya, MK sudah membuat terobosan pada pilkada Provinsi Jawa Timur, yaitu memutuskan sesuatu yang berada di luar ranah perkara. Artinya, MK secara kreatif dan inovatif memberikan interpretasi hukum baru terhadap perkara yang ditangani. Tidak semata berpegang pada asas konvensional tentang batas putusan hakim.

Sejatinya, masyarakat berharap agar kreativitas dan inovasi putusan MK itu tetap dipertahankan. MK seharusnya berani menurunkan persentase tersebut sehingga nanti lebih banyak atau setidaknya tidak hanya dua atau tiga pasangan capres. Pada masa transisi, idealisme sebagaimana di AS -misalnya, yang hanya ada dua capres- masih terlalu dini diterapkan. Akomodasi terhadap heterogenitas masyarakat Indonesia masih diperlukan untuk secara alamiah, dalam waktu agak panjang, berproses dan mengkristal sampai satu ketika muncul pemimpin yang merefleksikan kekuatan yang produktif dan mengayomi semua pihak.

Dipahami bahwa MK memang akan kesulitan mencari legal reasoning untuk itu. Namun, bukan berarti tidak bisa dilakukan. Saat kepercayaan diri MK begitu besar dan masyarakat pun menilai untuk sementara ini tidak ada atau belum ada intrusi terhadap putusannya, penurunan persentase itu sebenarnya dapat menjadi substansi untuk putusan MK. Sekali lagi, hal ini sebagai rujukan bagi putusan atas perkara bagi pemilihan pemimpin berbagai lini pada masa yang akan datang.

Administratif
Putusan yang sebenarnya diambil oleh MK berkenaan dengan tiket capres yang dinilai kontroversial adalah batasan pembentuk UU ketika menjabarkan UUD 1945. Permasalahannya adalah persentase 20-25 persen itu refleksi dari pembatasan atau refleksi pengaturan?
Permasalahan ini penting karena pada dasarnya tidak ada kewenangan konstitusional dari pembentuk UU untuk membatasi hak rakyat berperan serta dalam penentuan perjalanan negara (dalam hal ini menjadi capres). Ekstremnya, pembatasan sampai 20-25 persen itu mengintervensi hak rakyat untuk maju sebagai calon pemimpin negara. Hal tersebut dilarang konstitusi.

Dalam tataran konstitusional, tidak ada hak pembentuk UU untuk membatasi setiap keinginan rakyat sepanjang hal itu tidak mengarah pada destruksi yang menjadi pemicu degradasi nilai kebangsaan. Belajar dari pencalonan presiden dan wapres, mengapa hal tersebut tidak disalurkan saja, toh tidak ada yang dirugikan dalam arti itu justru mencerminkan manifestasi konstitusional yang bermakna kepatuhan terhadap UUD 1945.
Dengan tidak adanya penjelasan yang merupakan legal reasoning ini, MK mengamini posisi UU sebagai pembatas terhadap UUD 1945 meskipun formalnya sebagai pengatur.
Hal di atas berbanding terbalik dengan putusan pada kasus pilkada Jatim. MK dengan berani memutuskan dilaksanakan pilkada ulang meskipun itu tidak diatur dalam UU dan tidak diminta.

Padahal, konsistensi atas putusan itu menjadi sangat penting sebagai rujukan yurisprudensi di kemudian hari. Hakikat putusan tidak sekadar dijatuhkan begitu saja, namun membawa implikasi yang jauh ke depan. MK seharusnya juga tidak boleh membatasi perluasan purtusannya hanya pada kasus pilkada, sedangkan untuk kasus yang lain tidak.

Secara administratif, pengaturan tentang tiket capres tidak boleh mencerminkan arogansi kekuasaan dan mempersulit hak warga negara untuk berperan serta. Karena itu, sebenarnya kewajiban MK adalah melegitimasi persentase 20 dan 25 persen tersebut berdasar legal reasoning, ketika MK mengamini kebijakan pembentuk UU yang dituangkan dalam pasal tentang tiket capres tersebut. Tidak semata berkeputusan bahwa ketentuan pasal itu tidak bertentangan dengan pasal dalam UUD 1945.

Prof Dr Samsul Wahidin SH MH,guru besar ilmu hukum Unmer Malang
Sumber: Jawa Pos, Jum’at, 20 Februari 2009

PHOTO KEGIATAN

2009-02-21T02:05:00.000-08:00

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

2009-02-18T04:50:00.000-08:00

Oleh: Kasmuri,SE

Dalam sejarah peradaban manusia selalu diwarnai dengan peristiwa-peristiwa baik itu yang menyenangkan maupun peristiwa yang tidak menyenangkan. Seakan itu menandakan bahwa Tuhan menciptakan kehidupan itu dengan dinamikanya yaitu berisi dua hal yang saling berbeda; ada siang ada malam, ada jenis kelamin laki-laki dan perempuan, ada yang kuat dan lemah dan demikian juga ada kondisi kaya dan miskin. Hal ini artinya bahwa terkadang kita harus sepakat bahwa fenomena kemiskinan adalah merupakan fenomena yang tidak mungkin dapat dihilangkan keberadaannya dari kehidupan manusia karena merupakan salah satu bagian dari dinamika kehidupan itu sendiri. Namun pendapat ini juga tidak bisa menjadi alat justifikasi untuk membiarkan kemiskinan merajalela dalam masyarakat tanpa ada upaya pengentasannya.. karena secara hak asasi, bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan kehidupan yang layak dalam hidupnya. Disamping itu juga dalam teks agama juga ada perintah agar manusia selalu berusaha menjadi kaya dengan cara bekerja keras seolah-olah akan hidup selama-lamanya dan agama juga melarang manusia untuk hidup bermalas-malasan sehingga tidak bersemangat dalam menjalani kehidupan dunia. Dalam teks agama juga banyak kita jumpai perintah untuk membantu orang miskin dengan melalui amal social dan kegiatan-kegiatan lainnya. Sementara dalam perspektif social bahwa kemiskinan adalah biang keladi daripada timbulnya kerawanan social. Hal ini menandakan bahwa kemiskinan bukanlah kondisi yang kondusif yang harus di biarkan begitu saja tapi harus diupayakan dengan serius dalam upaya-upaya penanggulangan atau pengentasannya.

Hal yang terpenting dalam pengentasan kemiskinan adalah harus diketahui secara mendasar penyebab kemiskinan tersebut; dengan kata lain mengapa orang menjadi miskin?

Banyak paradigma yang menjelaskan fenomena kemiskinan namun kalau kita menengok analisis klasik soal kemiskinan, setidaknya ada tiga perspektif yang berbeda dalam melihat kemiskinan. Pertama, kemiskinan dilihat sebagai manifestasi dari takdir. Orang menjadi miskin karena sudah ditakdirkan terlahir dari keluarga miskin. Kemiskinan adalah kehendak Tuhan. Dengan demikian, manusia hanya diberi satu pilihan untuk mengubah keadaan: berdoa. Jika Tuhan menghendaki, maka apa pun bisa terjadi, termasuk mengubah orang yang tadinya miskin menjadi kaya raya. Perspektif ini melihat masalah kemiskinan sebagai femonena transendental. Kedua, kemiskinan dilihat sebagai akibat dari mentalitas orang yang bersangkutan. Orang menjadi miskin karena malas, bodoh dan tidak mau bekerja keras. Termasuk dalam kategori ini adalah anggapan bahwa orang miskin tidak memiliki etos kerja. Perspektif ini mewakili pandangan yang melihat kemiskinan sebagai fenomena sosial. Ketiga, kemiskinan dilihat sebagai akibat dari struktur yang tidak memberi peluang kepada orang miskin untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Berbeda dengan dua perspektif di atas, perspektif ini melihat kemiskinan sebagai ciptaan struktur. Seseorang menjadi miskin bukan karena dia ditakdirkan lahir dari keluarga miskin, juga bukan karena malas, bodoh dan atau tidak punya etos kerja yang tinggi, tetapi lebih karena struktur memang menghendaki begitu. Dalam perspektif terakhir inilah dikenal istilah kemiskinan struktural.

Program Penanggulangan Kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat yang akhir-akhir ini mulai menjadi program unggulan pemerintah guna menanggulangi kemiskinan, sudah mulai tampak indikasinya mampu secara efektif dalam menjawab masalah kemiskinan. Tentunya program pemberdayaan masyarakat harus banyak belajar dari pengalaman program-program pada masa orde baru dimana kegagalan program disebabkan kurang tepatnya manajemen pengelolaan dan pengendalian program. Tepatnya Program-program pemerintah harus melakukan pembenahan dan manajemen program terutama dengan mengikutsertakan berbagai unsur masyarakat (stakeholders) untuk ambil bagian dalam mensukseskan program pemerintah. Hal yang paling penting adalah keharusan adanya pendampingan/fasilitator dalam program tersebut. Hal ini didasari karena masyarakat kita masih terkungkung dalam segala ketidakberdayaan sehingga perlu didampingi dan di arahkan untuk menjadi berdaya yang menyadari potensi dan masalahnya. Maka peranan pendamping dalam hal ini akan sangat menentukan keberhasilan sebuah program.

Sementara itu, Sebagai sikap tanggap pemerintah propinsi Jawa Timur dalam rangka menanggulangi kemiskinan adalah dengan berdirinya Unit Pengelola Keuangan (UPK) program Gerdu-Taskin yang bergerak dalam usaha pemberdayaan masyarakat guna mengerem angka kemiskinan dengan usaha penanggulangan kemiskinan. Peran dan Fungsi UPK ini sudah sangat terbukti mampu membantu masyarakat desa dalam upaya meningkatkan kesejahteraannya. Unit Pengelola Keuangan (UPK) sebagai Lembaga Keuangan Mikro Desa berfungsi sebagai Lembaga yang menyediakan modal usaha bagi Rumah Tangga Miskin di pedesaan dengan memberikan kemudahan dalam pelayanannya. Melalui usaha Simpan Pinjam (USP) Pokmas diharapkan mampu memenuhi kebutuhan modal usaha masyarakat, dimana selama ini masyarakat kesulitan dalam mengakses pinjaman modal usaha dari lembaga keuangan seperti Bank dan sejenisnya. Kesulitan dalam akses modal tersebut di karenakan bahwa lembaga keuangan Bisnis menerapkan sistem dan prosedur pinjaman yang terlalu ketat dan rumit yang tidak mungkin dapat dipenuhi oleh masyarakat tingkat menengah ke bawah. Sementara itu ditengah kesulitan masyarakat dalam mengakses kebutuhan modal tersebut, ada sekelompok orang yang mengambil untung dengan mengambil ”kesempatan dalam kesempitan” yang kemudian diatas namakan Lembaga-lembaga berbendera ”ekonomi kerakyatan” namun padahal mereka adalah para rentenir berkedok ”dewa penolong” yang mencekik leher kaum Miskin dengan memberikan pinjaman berbunga tinggi dan bahkan kadang bunga berbunga. Oleh karena itu, keberadaan Unit Pengelola Keuangan (UPK) Program Gerdu-Taskin Propinsi Jatim dalam keberadaannya diharapkan mampu memerangi praktek rentenir di pedesaan.

Unit Pengelola Keuangan (UPK) Gerdu-Taskin sebagai lembaga masyarakat yang bertugas mengelola kegiatan keuangan dapat di ibaratkan seperti makhluk hidup yang lahir tumbuh dan berkembang sebagaimana layaknya manusia. Dalam perjalanan UPK sebagai lembaga masyarakat Desa tentu dengan kondisi desa yang ada di jawa timur dimana sosial budaya dan kesadaran masyarakatnya masih terbilang rendah tentu tidak mudah bagi pengelola UPK untuk membesarkan dan mengembangkan UPK, rintangan dan tantangan baik yang berasal dari internal maupun eksternal desa pasti akan selalu tampak dalam perkembangan perjalanan UPK. Hal ini disadari bahwa UPK sebagai lembaga pengelola keuangan desa bergerak dalam pelayanan modal usaha dengan sistem bergulir (revolving fund) dapat berjalan lancar ketika didukung oleh kesadaran masyarakat yang tinggi terutama dari pemerintahan desa setempat, jika yang terjadi sebaliknya maka UPK dapat dipastikan akan berjalan tersendat bahkan terkadang tidak jalan sama sekali.
Fakta yang terjadi dilapangan setelah pasca program pendampingan rata-rata UPKdihadapkan pada permasalahan rumit terkait dengan tunggakan pinjaman yang awalnya kolektibilitas macet itu relatif kecil tapi karena kurangnya upaya-upaya penagihan maka tunggakan tersebut menjadi semakin besar dan pada akhirnya akan memicu kecemburuan antar pokmas sehingga terjadi pembangkangan secara kolektif (macet berjama`ah). Pertanyaan kritis yang muncul adalah kenapa kok terjadi kemacetan pinjaman?bukankah UPK telah menerapkan sistem pelayanan yang tidak memberatkan Pokmas? Mengapa ketika masyarakat pinjam di rentenir atau lembaga Perkreditan lainnya yang sistem bunganya tinggi kok lancar tapi mengapa kalau pinjam di UPK dengan sistem yang sangat mudah tapi kok macet? Seringkali muncul jawaban klasik yang selalu dikaitkan dengan kesadaran masyarakat yang rendahlah penyebab masalah tersebut. Memang alasan itu benar akan tetapi tidak semuanya benar. Menurut pendapat penulis ada beberapa penyebab kemacetan pinjaman diantaranya: pertama; bahwa proses penjaringan pengurus UPK kurang matang; dalam hal ini pendamping biasanya dihadapkan pada kepentingan kepala desa dimana calon pengurus yang diajukan adalah orang-orangnya kepala desa;hal ini tidak menjadi masalah ketika intervensi kepala desa bersifat positif tapi jika sebaliknya maka akan membahayakan eksistensi UPK. Disamping itu proses penjaringan yang kurang matang akan mereduksi prinsip profesionalisme dengan kata lain akan menghasilkan SDM lemah karena tidak berlaku kaidah The right man in the right place. Dalam hal ini pendamping harus jeli dan mampu memainkan peran sebagai setting plan sehingga orang-orang yang tidak mempunyai kapabilitas dan kredibilitas dapat di minimalisir. Kedua; sistem dan prosedur pinjaman kurang dilaksanakan sesuai dengan Pedum dan PTO program; sebagai lembaga keuangan yang bergerak dalam Usaha simpan Pinjam maka seharusnya UPK menerapkan SISDUR sebagaimana lembaga perbankan, perkreditan maupun leasing. Pada Umumnya Prinsip 5C dalam pemberian kredit di perbankan maupun lembaga keuangan lain telah digunakan selama bertahun-tahun dan kenyataannya pada saat ini masih terus dipergunakan. Prinsip ini meliputi:

a. Character (watak);
Karakter tidak diragukan lagi adalah faktor yang sangat penting untuk dipertimbangkan jika ingin memberikan kredit. Apabila debitur tidak jujur, curang,ataupun incompetence, maka kredit tidak akan berhasil tanpa perlu memperhatikan faktor-faktor lainnya. Orang yang tidak jujur ataupun curang akan selalu mencari jalan untuk mengambil keuntungan. Jika seseorang tidak ingin membayar kembali kreditnya, kemungkinan ia akan mencari jalan untuk menghindari membayar kembali. Untuk itu,penilaian karakter debitur harus ditentukan sejak ia memulai langkah pertama untuk mendapatkan pinjaman.

b. Capacity (Kemampuan);
Kapasitas peminjam dalam kemampuannya mengembalikan pinjaman. Biasanya berkaitan dengan penghasilan bersih seseorang dalam satu bulan setelah dikurangi biaya-biaya.

c. Capital (Modal);
Modal (capital) berhubungan dengan kekuatan keuangan dari si peminjam. Ada beberapa cara untuk menentukan apakah modal seseorang itu memuaskan. Langkah pertama adalah mendapatkan laporan asset dan passiva dari si peminjam dan harus dipastikan data tersebut akurat. Beberapa lembaga pinjaman mempunyai aturan-aturan pinjaman yang memuat batas ratio maksimal asset dan passiva.

d. Conditions;
Conditions, dapat dilihat melalui dua kategori, yaitu kondisi internal dan kondisi eksternal yang akan mempengaruhi peminjam dan kemampuan debitur untuk mengembalikan. Kedua belah pihak baik bank maupun debitur menyusun kontrak yang memuat hal-hal yang berkaitan dengan kredit, biaya dan bunga. Bank berhak mengetahui tujuan dari pinjaman. Hal ini membantu bank menilai resiko dari pinjaman, tipe dari produk pinjaman dan keamanan apa yang diperlukan. Bank tidak memberikan kredit untuk tujuan yang illegal misalnya memberikan kredit untuk tujuan yang dapat membahayakan lingkungan.

e. Collateral (Jaminan).
Collateral (agunan) diperlukan untuk menanggung pembayaran kredit macet. Calon debitur umumnya diminta untuk menyediakan jaminan berupa agunan yang berkualitas tinggi yang nilainya minimal sebesar jumlah kredit atau pembiayaan yang diterimanya. agunan berfungsi sebagai jaminan tambahan.

Masalah yang muncul selanjutnya ketika diterapkan prinsip 5c adalah apakah dengan persyaratan tersebut bukankah malah akan memberatkan orang miskin?bagaimana mungkin orang miskin mempunyai jaminan (agunan)? Sebenarnya prinsip 5c tidak memberatkan bagi orang miskin, karena dapat di atur teknik penerapannya dengan memberikan kemudahan yaitu dengan sistem pokmas dan tanggung renteng jaminan. Katakanlah satu pokmas satu jaminan dan berlaku sistem tanggung renteng maka kendala penerapan jaminan dapat teratasi. Memang dalam hal ini butuh kepercayaan yang tinggi antar anggota pokmas. Ketiga; komitmen dan kesadaran melestarikan program dari aparatur pemerintahan desa masih lemah. secara kajian analisis sosio kultur mayarakat desa masih terbiasa dengan pola kepemimpinan patriakal sentralistik (feodalisme) atau ”sendiko dawuh” sebagai falsafah budaya jawa. Pola Kepemimpinan semacam ini sangat tergantung pada sikap keteladanan dari pemuka desa (kaum elit desa). Sikap pemuka Desa masih dianggap sebagai norma etik tindakan. Dalam pola kepemimpinan semacam ini seharusnya orang desa lebih mudah diarahkan dan di bina. Oleh karena itu seandainya pemuka/aparatur desa mau benar-benar berkeinginan mengembangkan UPK maka seharusnya UPK berjalan lancar. Tapi kebanyakan sering kita jumpai pihak pemuka/aparatur desa sebagai pemicu masalah di UPK dengan tindakan-tindakan penyelewengan dana UPK. Keempat; Peran dan Fungsi Sektap Kabupaten dan TFK kurang dimaksimalkan; Sektap Kabupaten dan Tenaga Fasilitator Kecamatan (TFK) sebenarnya mempunyai peran yang sangat penting dalam eksistensi UPK. Sebagai petugas yang berseragam dinas seharusnya Sektap dan TFK mempunyai kekuatan dan wibawa yang sangat kuat dalam mempengaruhi keberadaan UPK. Sektap dan TFK adalah merupakan pendamping abadi program yang secara struktural memang sudah diarahkan untuk melakukan pengawasan dan pembinaan dalam upaya-upaya kemajuan UPK namun dalam kenyataannya pada umumnya belum mengambil peran yang signifikan dalam pendampingan UPK sehingga pertanyaan yang muncul adalah siapakah yang akan mendampingi UPK ketika pendampingan Tenaga Pendmping Masyarakat (TPM) sudah berakhir masa tugasnya (kontrak kerja)? Tentunya adalah Sektap Kabupaten dan TFK. Kelima; belum adanya keberanian oleh Pengelola Program untuk menyelesaikan tindakan kriminal secara hukum; tiap diketahui adanya penyelewengan dana oleh oknum tertentu belum ada tindakan yang serius ketika upaya musyawarah tidak membuahkan hasil yang maksimal. Sehingga telah menyebabkan krisis kepercayaan masyarakat terhadap lembaga UPK yang ujung-ujungnya terjadi tunggakan besar-besaran sebagai wujud aksi protes secara diam oleh Pokmas lainnya. Saya pikir sudah waktunya pengelola program melakukan penyelesaian masalah-masalah kriminal yang sudah tidak bisa di tolerir ke ranah hukum sehingga akan menimbulkan aspek jera pada pelaku dan yang lain.

2009-02-14T04:04:00.000-08:00

LANGKAH-LANGKAH TUTUP BUKU UPK
Oleh : Kasmuri,SE *

Melakukan kegiatan administrasi dan Pembukuan Keuangan bagi sebuah lembaga Keuangan (UPK) adalah merupakan kegiatan yang harus dilakukan dengan tertib dan menganut prinsip dapat diterima umum. Karena melalui Administrasi dan system pembukuan yang baik akan dapat di peroleh kebutuhan Informasi yang berguna dalam Pengelolaan UPK. Dapat dibayangkan seandainya lembaga keuangan yang kegiatannya berkaitan dengan transaksi mengeluarkan dan menerima uang namun tidak melakukan sistem administrasi dan pembukuan yang tertib, pasti akan menemui masalah keuangan yang rumit terkait dalam menjelaskan posisi keuangan lembaga yang pada akhirnya akan mempengaruhi akuntabilitas dan kredibilitas kelembagaan tersebut. Hal lain harus dilakukan oleh UPK secara rutin pada akhir periode Pembukuan pertahun adalah melakukan Kegiatan Tutup Buku. Tujuannya adalah agar di peroleh Transaksi secara Up to date selama satu periode Pembukuan sehingga dapat di sajikan laporan hasil pengelolaan usaha selama satu periode.

Adapun langkah-langkah melakukan Tutup Buku adalah sebagai berikut:
1.Mendebet atau memasukkan dalam kolom debet angka-angka pada perkiraan pendapatan (caranya lihat kolom saldo akhir buku 6 bulan Desember`08 (pendapatan posisi Kredit) lalu masukan dalam buku 5 pada kolom pendapatan posisi Debet).
2.Mengkredit atau memasukkan dalam kolom Kredit angka-angka pada perkiraan Biaya (caranya lihat kolom saldo akhir pada buku 6 bulan Desember`08 (Biaya posisi Debet) lalu masukan dalam buku 5 pada kolom Biaya posisi Kredit).
3.Mengalokasikan atau mengkredit Sisa Hasil Usaha (SHU) sesuai prosentasenya ke dalam posnya masing-masing (caranya lakukan prosentasi alokasi SHU sesuai pada ketentuan AD/ART UPK selanjutnya masukkan hasil prosentasi alokasi SHU tersebut pada buku 5 kolom pasiva posisi Kredit pada posnya masing-masing)
4.Pastikan pada jumlah total akhir pada buku 5 antara posisi DEBET dan KREDIT adalah ”BALANCE” atau ”IMBANG”.
5.Masukan angka-angka pada perkiraan buku 5 ke dalam buku 6 pada kolom Transaksi bulan ini sesuai dengan posisinya masing-masing (debet/kredit) selanjutnya jumlah di kolom saldo akhir. Pastikan jumlah total buku 6 ”BALANCE” atau ”IMBANG”.
6.Selanjutnya masukkan angka-angka pada kolom saldo akhir ke dalam buku 7 sesuai posnya masing-masing.
7.Buku yang diperlukan dalam Tutup Buku adalah Buku 5, 6, 7

Pada buku 7 setelah tutup buku maka perkiraan pendapatan dan biaya akan nol. Hal ini dikarenakan agar SHU pada tahun 2008 tidak lagi mempengaruhi SHU pada tahun berikutnya (2009). Sehingga dapat diketahui laba usaha selama satu periode pembukuan.

* Penulis adalah konsultan Pengembangan UPK Gerdu-Taskin
Kunjungi web blog kami: http://www.gerdutaskin-tuban.blogspot.com

PROGRAM GERDU-TASKIN TAHUN 2002 s/d 2008

2009-02-06T18:52:00.000-08:00

LATAR BELAKANG
Program Gerdu-Taskin merupakan 1 (Satu) diantara 7 (Tujuh) prioritas pembangunan di Propinsi Jawa Timur sebagaimana termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2006 – 2008. Arah kebijakan program ini difokuskan pada upaya penurunan angka kemiskinan, pengurangan jumlah pengangguran, peningkatan kesejahteraan sosial ekonomi RTM, pengurangan beban dan perbaikan mutu hidup kelompok miskin rentan dan penguatan kapasitas kelembagaan agar berfungsi dan berperan optimal dalam pengelolaan program penanggulangan kemiskinan.
Kegiatan dalam Program Gerdu-Taskin diarahkan pada TRIDAYA, yang meliputi: (i) pemberdayaan manusia, (ii) pemberdayaan usaha, dan (iii) pemberdayaan lingkungan. Program Gerdu-Taskin dilaksanakan secara berkesinambungan dengan tahapan pendampingan meliputi: Tahap Awal, Tahap Penguatan, dan Tahap Pemandirian.
Program Gerakan Terpadu Pengentasan Kemiskinan (Gerdu-Taskin) Propinsi Jawa Timur yang dilaksanakan sejak tahun 2002 sampai dengan tahun 2008 telah mampu menjangkau 1952 Desa/Kelurahan kategori merah. Dana Program Gerdu-Taskin yang telah disalurkan dari APBD Propinsi Jawa Timur sekitar 280,55 Milyar.
Pelaksanaan program Gerdu-Taskin juga telah terbukti mampu memberikan manfaat bagi rumah tangga miskin berupa: (i) pengurangan beban dan peningkatan pendapatan, (ii) menggerakkan usaha sektor riil di perdesaan, (iii) mengurangi praktik rentenir di pedesaan melalui penyediaan lembaga keuangan mikro yang melayani pinjaman modal secara mudah, cepat dan murah, (iv) terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana lingkungan pedesaan, (v) terjadinya proses pembelajaran sosial ( social learning ), dan (vi) menumbuhkan suasana kegairahan praktik demokrasi dalam pengambilan keputusan pembangunan.

TUJUAN
Program Gerdu-Taskin bertujuan mewujudkan kemandirian masyarakat Desa/Kelurahan dalam penanggulangan kemiskinan dan pengangguran, dengan fokus utama pengembangan usaha ekonomi produktif RTM melalui pendekatan TRIDAYA.
Tujuan Khususnya antara lain:
a.Meningkatkan peranserta aktif RTM dalam pengambilan keputusan pembangunan secara terbuka, demokratis dan bertanggungjawab.
b.Mengembangkan kemampuan usaha dan peluang berusaha dalam rangka peningkatan pendapatan dan kesejahteraan bagi RTM Berpotensi.
c.Menciptakan kesempatan kerja melalui pengembangan usaha UPK dan RTM dalam rangka mengatasi pengangguran.
d.Menyediakan pelayanan kebutuhan dasar dengan orientasi pada peningkatan mutu kehidupan, pengurangan beban hidup dan peningkatan kesejahteraan RTM-R.
e.Mengoptimalkan fungsi fasilitas umum Desa/Kelurahan sebagai investasi yang mendukung pengembangan ekonomi lokal dan penanggulangan kemiskinan.
f.Menguatkan kapasitas kelembagaan agar berfungsi dan berperan optimal sebagai pengelola program penanggulangan kemiskinan maupun pengelolaan pembangunan desa/ kelurahan pada umumnya.
g.Mengoptimalkan kemitraan antar-stakeholders dalam rangka mewujudkan keterpaduan dan keberlanjutan program penanggulangan kemiskinan secara partisipatif.

Sasaran Program
Lokasi Program Gerdu-Taskin Tahap Awal diprioritaskan pada 2.009 Desa/Kelurahan kategori merah dan 1.664 Desa/Kelurahan kategori kuning berdasarkan data PKIB BPS Jawa Timur Tahun 2001 dan data update oleh BPS Kabupaten/Kota.
Pelaksanaan tahun 2002-2008 diprioritaskan pada Desa/kelurahan kategori Merah, sedangkan tahun 2009-2011 pada Desa/kelurahan kategori Kuning.

RUANG LINGKUP
Ruang lingkup Program Gerdu-Taskin ini meliputi:
1.Tahap Awal
Tahap Awal Gerdu-Taskin dialokasikan pada lokasi baru pada Desa/Kelurahan miskin. Program ini dimaksudkan untuk memberikan landasan bagi pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan dengan pendekatan TRIDAYA, meliputi:
a. Pemberdayaan Manusia
Tujuan utama pemberdayaan manusia adalah peningkatan kapasitas SDM, dengan orientasi pada (i) mendukung peningkatan mutu kehidupan Rumah Tangga Miskin Rentan melalui pemenuhan kebutuhan dasar di bidang pendidikan dan kesehatan serta (ii) peningkatan ketrampilan teknis dan manajerial demi mendukung penciptaan peluang usaha baru dan pengembangan usaha yang telah ada.
b. Pemberdayaan Usaha
Tujuan utama pemberdayaan usaha adalah pengembangan usaha ekonomi produktif dan peningkatan pendapatan kelompok miskin serta penciptaan kesempatan kerja terutama bagi RTM Berpotensi. Bentuk usaha ekonomi produktif yang dikembangkan meliputi usaha simpan-pinjam (USP) dan usaha sektor riil (USR).
c. Pemberdayaan Lingkungan
Tujuan utama pemberdayaan lingkungan adalah penyediaan atau perbaikan prasarana rumah tinggal RTM-R dan lingkungannya, peningkatan fasilitas umum serta pengembangan kebutuhan prasarana/sarana ekonomi desa sesuai dengan kebutuhan.
2.Tahap Penguatan
Tahap penguatan Gerdu-Taskin dialokasikan pada sejumlah Desa/Kelurahan yang telah mendapatkan Program Gerdu-Taskin.
Ruang lingkup kegiatan Tahap Penguatan antara lain meliputi:
a.Peningkatan Kapasitas Kelembagaan UPK
Peningkatan kapasitas kelembagaan UPK di arahkan pada kegiatan pembenahan : (i) struktur dan personalia pengurus, (ii) penyempurnaan AD/ART, (iii) peningkatan kapasitas manajemen organisasi, (iv) peningkatan legalitas lembaga UPK, (v) Jaringan kerja sama antar UPK.
b.Peningkatan Kapasitas SDM
Tujuan utama dalam peningkatan Kapasitas SDM adalah menyelenggarakan kegiatan untuk meningkatkan kemampuan pengurus UPK dan Pokmas.
c.Pengembangan Usaha UPK
Pengembangan usaha UPK merupakan upaya untuk meningkatkan kinerja usaha UPK yang meliputi : (i) usaha simpan pinjam, (ii) usaha sektor riil , dan (iii) usaha ekonomi produktif pokmas.
d.Pengembangan Sarana Prasarana Usaha UPK
Pengembangan sarana prasarana UPK dilakukan untuk meningkatkan kelengkapan fisik organisasi untuk mendukung kegiatan usaha dan kinerja UPK.
e.Pengembangan Sistem Keterjaminan Sosial melalui UPK
Kegiatan ini dimaksudkan untuk menumbuhkan kemampuan UPK dalam membangun sistem keterjaminan sosial secara mandiri dan berkelanjutan. Kegiatan ini dilakukan melalui penyisihan SHU maupun pendayagunaan potensi masyarakat Desa/Kelurahan lokasi program.

3.Tahap Pemandirian
Tahap pemandirian adalah suatu tahapan untuk mengantarkan UPK berkategori SEHAT yang telah mampu mengelola usaha dengan baik menjadi UPK Mandiri.
Beberapa kegiatan dalam tahap pemandirian antara lain: (i) pembentukan UPK menjadi BUMDes, (ii) pengembangan akses permodalan, manajemen, teknologi, pemasaran, dan (iii) bantuan teknis (technical assistance). Pemerintah Propinsi berperan memberikan fasilitasi dalam bentuk penyediaan tenaga konsultan pengembangan UPK, monitoring dan evaluasi.

CAPAIAN DAN HASIL KEGIATAN
Program Gerdu-Taskin dari tahun 2002 sampai dengan 2008 telah menjangkau 1.958 Desa/Kel. Merah di 38 Kab/Kota dan berhasil membentuk Lembaga Keuangan Mikro berupa UPK (Unit Pengelola Keuangan) yang mampu menyediakan modal usaha secara mudah, murah dan cepat dipedesaan sebanyak 1.958 UPK. Jumlah target group sebanyak sebanyak 1.207.785 RTM yang terhimpun dalam 25.923 Pokmas. Dalam kegiatan juga dapat menarik Swadaya Masyarakat yang mencapai Rp. 23,374 Milyar,-. Dukungan Dinas/Instansi Propinsi, BUMN/BUMD dan swasta mencapai Rp. 56,067 Milyar,-.Dukungan dana sharring dari APBD Kabupaten/Kota mencapai Rp.80,804 Milyar,-. Data selengkapnya ditunjukkan pada Tabel berikut.

Uraian/ Tahun	02	03	04	05		06	07	08
Dana (Milyar)	26	37,5	35,6	50,826		50,673	43,673	46,974
Desa Tahap Awal	206	200	266	362		300	260	272
Tahap Penguatan	-	206	-	-		200	100	100
Desa Model Binaan	8	25	24	38		10	10	10
Kab./Kota	25	25	38	38		31	28	24
Total Capaian	1.958 Ds./Kel				Rp. 291,246 Milyar

Dalam kegiatan Pemberdayaan Manusia, kegiatan yang telah dilaksanakan mampu memberikan bantuan kepada Rumah Tangga Miskin Rentan (RTMR) yang meliputi: [i] Perbaikan Gizi 30.005 Paket; [ii] Perlengkapan sekolah 6.341 Paket; [iii] Posyandu 329 paket; [iv] Santunan Sosial 3.625 Paket; [v] Sarana Pendidikan 7.642 Paket; dan [vi] Sembako 6.858 Paket. Sedangkan kegiatan pemberdayaan Lingkungan

PEMBERDAYAAN LINGKUNGAN	VOLUME	SatVolume
Drainasi; Got; Saluran Air	20.799	M
Gorong-gorong	1.761	M
Irigasi	13.191	M
MCK / Jamban umum	317	Unit
Pagar Desa	119	M
Pasar Desa	36	Unit
Pembuatan Jalan (makadam, aspal, rabat, paving)	137.362	M
Pembuatan Jembatan	41	Unit
Penerangan Jalan	103,00	Unit
Plengsengan; duicker	14.314,00	M
Rehab rumah	4.767,00	Unit
Sarana Kebersihan	12,00	Unit
sarana air bersih	10.847,00	M
Sumur bor; sarana air bersih	28,00	Unit

DAMPAK PELAKSANAAN KEGIATAN
Dampak secara langsung maupun tidak langsung Program Gerdu-Taskin bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat antara lain: [i] Menyerap pengangguran lokal sebanyak 247.647 orang, meningkat sebesar 3,31% dibandingkan sebelum ada program Gerdu-Taskin., [ii] Meningkatkan pendapatan masyarakat rata-rata sebesar Rp.185.860,- per Bulan yang semula sebesar Rp.398.760,- menjadi Rp. 584.620,- atau 46,61 %, [iii] Terjadi pertumbuhan modal UPK : Per Oktober 2007 dari Rp. 109.414.202.972,- menjadi Rp.124.471.048.884,- atau naik sebesar Rp. 15.058.845.912,- (naik 13,76 %), Simpanan masyarakat pada UPK Program Gerdu-Taskin mencapai sebesar Rp. 4.659.516.690,- .
Hasil evaluasi Badan Pusat Statistik (BPS) Propinsi Jawa Timur tahun 2007 di 38 Kabupaten/Kota dengan hasil :
1)Meningkatkan kesejahteraan RTM sebesar 7,62% bahkan 3,91% diantaranya telah keluar dari kondisi kemiskinan;
2)Gerdu-Taskin telah mampu merubah klasifikasi sebanyak 491 Desa Merah (34,82%) menjadi Kuning sebanyak 304 Desa (21,56%), menjadi Hijau sebanyak 123 Desa (8,72%), menjadi Biru 48 Desa (3,40%), dan menjadi Putih 16 Desa (1,13%);
3)Selama 6 (enam) tahun Program Gerdu-Taskin berjalan, UPK Gerdu-Taskin mampu menunjukkan eksistensinya, hal ini terbukti dari hasil pemetaan profil UPK Gerdu-Taskin dari 1.410 UPK yang dipetakan, sejumlah 812 UPK (57,59 %) dalam kategori Sehat, 200 UPK (14,18 %) dalam kategori Kurang Sehat dan 398 UPK (28,23 %) kategori Tidak Sehat.

REKOR ANEH

2009-01-31T01:33:00.000-08:00

beberapa rekor dalam dunia seks yang konon tak semuanya terbukti,
namun dunia memang terasa kurang lengkap tanpa hal-hal aneh, lucu atau
bahkan bodoh. Jadi, kita nikmati sajalah beberapa fakta 'langka'
berikut ini...

Pria Dengan Keturunan Paling Banyak
Moulay Ismail Ibn Sharif adalah pria asal Maroko yang hidup di abad
ke-17, memiliki keturunan sebanyak 1.042 orang hasil hubungannya
dengan sekitar 500 istri dan juga selir.

Wanita Paling Sering Melahirkan
Seorang istri petani di Shuya, Moscow Timur melahirkan sebanyak 27
kali diantara tahun 1725 hingga 1765. Ia melahirkan 16 pasang anak
kembar, tujuh kali melahirkan anak kembar tiga dan empat kali
melahirkan anak kembar empat. Wow...

Mr. P Terbesar
Menurut data yang tercatat, ada seorang pria yang memiliki Mr. P
sepanjang 34 cm dan lebar 16 cm lho! Pria ini diukur bagian intimnya
oleh Dr. Robert L. Dickenson pada abad ke-20.

Mr. P Terkecil
Ada yang terbesar, pasti ada pula yang terkecil. Mr. P terkecil yang
pernah ditemukan adalah hanya sebesar 1 cm. Konon, memang ada beberapa
pria yang memiliki kondisi seperti ini, yang disebut 'micropenis',
dimana Mr. P terletak didalam tubuh.

Pesta Seks Terbesar
Sekumpulan orang di Jepang mendapat penghargaan rekor dalam dunia seks
karena menyelenggarakan pesta seks terbesar, dengan 250 pasangan
berpartisipasi dalam acara yang cukup ekstrim tersebut.

Orangtua Termuda
Shaun Steard berusia 12 tahun ketika mendapat penghargaan sebagai ayah
termuda, namun banyak orang yakin masih ada ayah berusia lebih muda
darinya yang tidak tercatat. Dan sebagai ibu termuda di dunia adalah
Lina Medina, yang melahirkan seorang anak di usia 5 tahun!.

Ejakulasi Paling Jauh
Ejakulasi pria yang jaraknya paling jauh, yang pernah tercatat adalah
sejauh 6 meter dan rekor ini dipegang oleh pria asal Amerika Serikat,
Horst Schultz. Sementara untuk wanita sejauh 3 meter, namun identitas
sang wanita tak dipublikasikan. Ada-ada saja ya...